Breaking News:

PNS Makin Dimanjakan Dengan adanya Rusunawa ASN, Bisa Buat ASN Berkeluarga dan Sewanya Sangat Murah

PNS semakin dimanjakan dengan adanya Rusunawa ASN yang bisa ditempati oleh ASN berkeluarga dengan sewa yang sangat murah.

Penulis: Erwin Wicaksono | Editor: Mujib Anwar
TRIBUNMADURA/ERWIN WICAKSONO
Rusunawa ASN yang berada di komplek Block Office, Kota Kepanjen, Kabupaten Malang. Rusunawa ASN ini bisa ditempati oleh ASN berkeluarga dengan sewa yang sangat murah. 

Tapi, sayangnya belum ada tidak ada titik temu.

"Awalnya saya ke cipta karya (DPKPCK), tapi buntu. Selain itu alasan tidak dibayarkan alat berat saya, dianggap tidak digunakan.

Namun tidak hanya disitu, langsung saya mendatangi Pak Iwan selaku kontraktor yang berlokasi di Rungkut Surabaya, lagi-lagi tidak ada suatu kejelasan. Seingga kami gelar aksi seperti sekarang ini," jelasnya.

M Isna pemilik toko bangunan Kemuning Kepanjen, juga merasa ada yang belum terbayar.

Saat pembangunan rusunawa, ia mengaku sebagai penyuplai bahan material.

"Bahan material sekitar kurang lebih Rp 44 jut, juga belum dibayar yang ambil toko kami.

Alasannya nunggu ditransfer, ditransfer sama pak Iwan, tapi ternyata sampai sekarang enggak ada kabar," beber Isna.

Kementrian PUPR Sarankan Lapor Polisi

Menyikapi hal itu, Kementrian PUPR menyangkal adanya tunggakan atas pembayaran pekerja pembangunan Rusunawa ASN di Kepanjen, Kabupaten Malang.

Direktur Rumah Susun Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, M Hidayat menerangkan, polemik itu hanya lingkup antara pekerja sama kontraktor. Pihaknya tak tau menau soal polemik itu.

"Enggak, enggak tahu. Mestinya ndak lah. Sudah selesai, enggak tahu kalau yang demo itu,"
Sudah selesai. Kan itu masalahnya sama kontraktor.

Jadi sama PUPR atau Dinas Cipta Karya sudah selesai," kata Hidayat usai sambangi Rusunawa ASN,  Rabu (11/12/2019).

Disinggung pihak PUPR tidak ingin memediasi terkait ratusan buruh tersebut, Hidayat juga minim ucap.

"Enggak ada kami sudah selesai. Itu urusan mandor dan kontraktor," tuturnya.

Hidayat menyarankan jika memang ada upah yang tidak dibayarkan, lebih baik lapor ke pihak berwajib.

"Lapor saja ke polisi. Biar ditangani," katanya singkat.

Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto juga menyarankan para pihak yang merasa dirugikan atas pembangunan Rusunawa ASN, lebih baik melapor ke polisi.

“Njenengan (anda) ke Polres, bawa KTP, buat laporan. Biar dari Polres memanggil pihak terkait untuk diklarifikasi. Nanti biar tahu masalahnya dimana.

Pak polisi kan yang tahu, bagaimana nanti memanggil yang bersangkutan,” kata Didik saat temui salah satu pengunjuk rasa.

Politisi PDIP itu menambahkan, segala alat bukti yang dimiliki para pekerja agar diserahkan pada saat membuat laporan di Polres Malang.

“Adanya alat bukti ini, biar di lidik kepolisian. Kan yang berhak ini pihak kepolisian. Sementara sabar dulu, untuk proses selanjutnya ke polisi saja,” ungkap Didik

Didik berpendapat, ia sebagai wakil rakyat tentu akan menyerap segala aspirasi masyarakat.

Terlebih dalam masalah yang cukup menyita perhatian publik seperti saat ini.

“Seperti proyek pemerintah kan ada deadline, kalau sudah dianggap administrasinya tidak ada masalah ya berlanjut.

Kementerian tidak menanggap ada masalah, soalnya anggaran sudah diserahkan,” tegasnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved