Berita Tuban

Sistem Jaminan BPJS Kesehatan Dinilai Bermasalah dan Berorientasi pada Keuntungan, Minta Dibubarkan

Sistem jaminan kesehatan yang diselenggarakan BPJS Kesehatan dinilai bermasalah.

Penulis: Mohammad Sudarsono | Editor: Ayu Mufidah Kartika Sari
TRIBUNMADURA.COM/M SUDARSONO
Aksi LMND Kabupaten Tuban di DPRD Tuban, Senin (16/12/2019). 

"Kita mendorong agar BPJS dihapus, dan pemerintah daerah bisa berpartisipasi dalam program Jamkesrata," pungkasnya.

Aksi mahasiswa tersebut ditemui pihak Humas DPRD. Pihak Humas akan menyampaikan aspirasi kepada pimpinan DPRD.

"Aspirasi akan kita sampaikan ke pimpinan DPRD," ucap Kabag Humas dan Hubungan Antar Lembaga, Sri Hidajati.

Sekadar diketahui, dalam Perpres diputuskan untuk peserta kelas tiga membayar Rp 42 ribu, sebelumnya Rp 25.500. Namun selisih pembayaran menggunakan dana jaminan sosial, sehingga kelas tiga tetap membayar seperti semula. 

Sedangkan untuk kelas dua membayar Rp 110 ribu, sebelumnya Rp 51 ribu. Kemudian kelas satu Rp 160 ribu, sebelumnya Rp 80 ribu.

Melaju Kecepatan 90 Km/Jam, Mitsubishi Pajero Terguling di Tol Malang-Pandaan, Satu Orang Tewas

Halaman 2 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved