Breaking News:

Pilkada Serentak

Pilkada 2020, Surabaya Sidoarjo Gresik Tuban Sumenep Terancam Dikendalikan Politik Dinasti Petahana

Pilkada 2020, Surabaya Sidoarjo Gresik Terancam Dikendalikan Politik Dinasti Petahana, Juga 9 Daerah Lain

Editor: Mujib Anwar
Net
Pilkada 2020, Surabaya Sidoarjo Gresik Sumenep dan Tuban terancam dikendalikan politik dinasti petahana, juga tujuh daerah di Jawa Timur ini. 

Pemetaan ini menurut Satria akan mempengaruhi preferensi politik atau pilihan politik pada struktur masyarakat di 19 kabupaten/kota di Jawa Timur.

Dalam riset tersebut juga disebutkan, sejumlah faktor yang menyebabkan terjadinya Politik dinasti di 13 daerah tersebut

Faktor yang pertama adalah Kepala daerah sebelumnya mapan secara ekonomi, sehingga bisa melancarkan politik kleintenisme.

Lalu yang kedua memiliki trah/keturunan sebagai pemimpin.

"Banyak masyarakat yang percaya, jika kepala daerahnya bukan keturunan orang ini, maka masyarakat disitu tidak akan sejahtera," ucap Satria.

Yang ketiga adalah pertimbangan keberlangsungan pembangunan daerah yang dinilai mampu dilanjutkan oleh calon penerus.

Yang keempat, kepala daerah sebelumnya yang berkaitan dengan calon memiliki karakter tegas, berintegritas, dan lainnya.

Yang terakhir kinerja kepala daerah sebelumnya yang berkaitan dengan calon dinilai baik.

Sedangkan beberapa faktor atau alasan mengapa masyarakat tidak percaya pada politik dinasti yang pertama adalah adanya kecenderungan diskriminatif terhadap minoritas politik.

Lalu yang kedua adalah kecenderungan mengarah pada otoritarianisme.

Yang ketiga adalah praktik politik dinasti menghambat proses kaderisasi kepemimpinan.

"32% masyarakat 19 kabupaten/kota di Jawa Timur percaya pada calon kepala daerah yang memiliki hubungan (keluarga, patronase.

Dan hal lain sejenis) atau yang mempraktikkan politik dinasti dapat menghambat kaderisasi kepemimpinan di kabupaten/kota terkait," ujar Satria.

Yang keempat, kinerja kepala daerah sebelumnya yang buruk dan tidak ada dampak pembangunan dan kesejahteraan.

Yang kelima politik dinasti dianggap menghambat fungsi check and balances antara pemerintah dan legislatif.

Dan yang terakhir adalah kinerja kepala daerah sebelumnya yang berkaitan dengan calon,  berpotensi menyalahgunakan kewenangan.

"Kepala daerah yang lahir dari politik dinasti punya potensi untuk mempraktikkan nilai-nilai korupsi dan nilai-nilai pemerintah yang tidak jujur, dagang pengaruh dan sebagainya," tegasnya.

PKB Mendukung?

PKB Jawa Timur menegaskan tak mempermasalahkan politik dinasti dalam sistem regenerasi pemimpin di daerah, yang akan maju Pilkada Serentak 2020.

Menurut PKB, semua pihak memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri sembari tak melanggar regulasi yang ada.

Wakil Sekretaris DPW PKB Jatim, Fauzan Fuadi menjelaskan bahwa isu soal politik dinasti telah menjadi perhatian lama sejak terbitnya UU No 8 Tahun 2015 tentang Pilkada.

Soal politik dinasti, pun diatur dalam UU tersebut, tepatnya ada di Pasal 7 huruf r.

Namun, pada 2017 lalu, Mahkkamah Konstitusi (MK) membatlkan pasal tersebut menindaklanjuti gugatan oleh anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 2014- 2019, Adnan Purichta Ichsan.

”Dulu ( politik dinasti ) memang sempat diatur dalam UU.

Kemudian dibatalkan oleh MK karena dianggap bertentangan dengan HAM,” kata Fauzan kepada Surya.co.id (Grup Tribunmadura.com ), Rabu (25/12/20219) di Surabaya.

Oleh karena tak melanggar UU, Fauzan menyebut partainya tak mempersalahkan mengusung figur yang identik dengan dinasti politik.   

”Prinsipnya, karena UU juga tidak melarang, saya kira sah-sah saja,” kata Fauzan.

Sekalipun terbuka dengan dinasti politik, Fauzan menegaskan bahwa partainya cukup selektif dalam menentukan arah dukungan.

Menurut Ketua Fraksi PKB di DPRD Jatim ini, figur yang dekat dengan petahana, tak selalu memiliki elektabilitas tinggi.

”Namun, tetap ada catatan yang harus diperhatikan. Misalnya, dinasti politik harus mampu menjamin aspirasi rakyat diperjuangkan dengan maksimal, menghindarkan pemerintahan dari pengelolahan kekuasaan secara korup, dan tetap profesional dan mengedepankan kompetensi serta integritas jajaran,” kata Fauzan.

Apalagi, sekalipun partainya memberikan rekomendasi pengusungan, namun keputusan akhir untuk memilih tetap di tangan rakyat.

”Toh kedaulatan tertinggi tetap ada di tangan rakyat. Dinasti politik bisa terwujud atau tidak, keputusan kan ditangan rakyat,” katanya.

Pada pilkada serentak 2019 di Jawa Timur, pihaknya tak menutup kemungkinan untuk mengusung calon yang dekat dengan petahana saat ini.

Namun, dengan tetap mempertimbangkan kompetensi, rekam jejak, dan komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih.

”Yang tidak kalah penting juga soal survei (tingkat keterpilihan) yang bersangkutan. Banyak pertimbangan pastinya,” katanya.

”Kami hanya akan mempertimbangkan masukan dari petahana yang berprestasi. Penerusnya, kami pertimbangkan untuk diusung melanjutkan prestasi yang sudah ada,” tandas Fauzan Fuadi.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved