Empat Anggota Dewan Dilaporkan Warga Blitar ke Polisi, Diduga Terlibat Penipuan Sertifikat Tanah

Ahmadi dipilih sebagai ketua panitia redistribusi.

• Mendikbud Nadiem Makarim Menghapus UN, DPRD Jatim Sebut Jadi Momentum Mengubah Paradigma Belajar

• Bupati Bantah Ada Mahar pada Pelantikan Pejabat Baru Sampang, Siap Tindak Pelaku Jual Beli Jabatan

Dikatakan Ahmadi, jumlah warga yang menempati tanah perkebunan sebanyak 519 orang.

Lalu, panitia mengumpulkan uang iuran dari warga untuk pengurusan sertifikat tanah.

Total uang yang terkumpul dari warga Rp 335 juta dan diserahkan tunai ke WK secara bertahap sebanyak tiga kali.

"Janjinya, proses pengurusan sertifikat tanah selesai 2017, tapi sampai sekarang tidak ada realisasinya," ujarnya.

Menurut Ahmadi, pada Agustus 2017, warga mulai resah karena tidak ada kejelasan soal proses pengurusan sertifikat tanah.

Warga juga tidak mendapat kabar soal proses pengurusan sertifikat dari WK.

Ahmadi kemudian memutuskan mencari informasi soal staf ahli Sofyan Djalil yang dibawa keempat anggota dewan ke Jakarta.

Sebelum berangkat ke Jakarta, Ahmadi meminta uang iuran yang terkumpul dari warga yang sudah diserahkan ke WK untuk operasional.

• Bupati Slamet Junaidi Melantik Ratusan Pejabat Sampang, Tekankan Integritas Jabatan yang Diamanahkan

• Bupati Abuya Busyro Karim Sampaikan Pesan kepada Seluruh Kades Terpilih di Sumenep saat Pelantikan

"Saya minta uang ke WK dengan marah-marah. Dari total yang kami serahkan Rp 335 juta, WK hanya memberikan Rp 150 juta," jelas dia.

"Uang itu kami gunakan berangkat ke Jakarta untuk mencari informasi," ungkapnya.

"Ternyata nama-nama staf ahli yang dibawa anggota dewan tidak pernah ada di kementerian," katanya.

Menurutnya, pada 5 November 2019, warga sudah berkirim surat ke DPRD Kabupaten Blitar untuk menanyakan masalah itu.

Tetapi, surat dari warga malah dibekukan dan belum ada tanggapan sampai sekarang.

"Akhirnya kamu membuat laporan pengaduan ke polisi terkait masalah itu," katanya.