Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Ditangkap KPK, PKB Siapkan Bantuan Hukum dan 'Amankan' Posisi di Partai?

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ) menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya yang juga Bupati Sidoarjo Saiful Ilah ( Abah Ipul ) .

Ini setelah Bupati Sidoarjo Saiful Ilah ditangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan ( OTT ), Selasa (7/1/2020).

Selain menjabat sebagai Bupati Sidoarjo dua periode, Saiful Ilah saat ini merupakan Ketua DPC PKB Sidoarjo.

Wakil Ketua Umum DPW PKB Jatim, Hikmah Bafaqih mengatakan, partainya memiliki mekanisme untuk memberikan bantuan hukum kepada kader yang tersangkut kasus hukum.

"Kalau memang dibutuhkan, kami pun siap. Kami kan punya tim hukum, baik di DPW maupun di DPP," kata Hikmah kepada Surya.co.id (Grup Tribunmadura.com ) ketika dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (8/1/2019).

• KPK Tangkap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Ketua PKB, Anaknya Tetap Berpeluang jadi Suksesor Abah Ipul

• Saiful Ilah Ditangkap KPK, Kadishub Bahrul Amig Langsung Deklarasi Maju Pilkada Sidoarjo Lewat PDIP

• Bupati Sidoarjo Ditangkap KPK, Gubernur Jatim Khofifah Langsung Bereaksi Cepat Amankan Proyek 292 T

Menurut Hikmah, pemberian bantuan hukum tersebut menjadi kewajiban partai.

Tujuannya, partai memastikan bahwa hak Abah Ipul tetap diberikan saat menjalani status hukumnya.

"Hal ini menjadi kewajiban kami dalam memberikan bantuan hukum.Tujuannya, Abah Ipul tetap mendapatkan haknya sesuai dengan status hukum yang dijalani," tegas Hikmah Bafaqih.

DPP sejauh ini juga belum memberikan rekomendasi pasti untuk menindaklanjuti status hukum Bupati Sidoarjo Saiful Ilah ditangkap KPK. 

Namun, DPP meminta DPW PKB Jatim terus berkomunikasi dengan keluarga maupun DPC PKB Sidoarjo.

"Yang paling penting, kami membantu Abah Illah mendapatkan haknya sesuai dengan status hukum. Dalam melihat status hukum beliau, kan juga harus dilihat dari aspek keadilannya," terangnya.

Selain dari DPP, bantuan hukum tersebut juga bisa diberikan atas permintaan keluarga.

"Saat ini, keluarga sedang mempelajari. Keluarga beliau memiliki kewenangan perihal kewenangan pendampingan (hukum) Abah Saiful Illah," terangnya.

Lebih lanjut, pihaknya juga menunggu instruksi lanjutan dari DPP.

"Kami masih proses menunggu rekomendasi dari DPP. Koordinasi masih jalan terus dengan kawan-kawan yang di Sidoarjo," terangnya.

"Pastinya, partai memiliki mekanisme internal melalui peraturan partai. Apa yang akan kami lakukan? Kami menunggu rekomendasi partai," tandasnya.

Saiful llah merupakan Bupati Sidoarjo dua periode yang juga diusung oleh PKB.

Di Sidoarjo, Abah Ipul menjadi Ketua DPC PKB Sidoarjo.

Di bawah kepemimpinan Abah Ipul, PKB menjadi pemenang pada pemilu 2019 dengan memperoleh 16 kursi DPRD Sidoarjo.

• Ditangkap KPK, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Terhuyung-huyung di Polda Jatim: Saya Enggak Tahu

• Dengan Mudah Raup Uang Miliaran Dalam Sekejap, Begini Cara Licik yang Dipakai Guru SDN Bojonegoro

• Sehari Kuat Mencumbu 15 Wanita, Inilah 7 Pria Indonesia Dengan Istri Terbanyak dan Raja Poligami

• Nikah 94 Kali dan Sehari Kawini 3 Wanita, Sejak ABG Hasrat Asan Punya Banyak Istri Tak Terbendung

Posisi Saiful Ilah Aman?

Meski Bupati Sidoarjo Saiful Ilah ditangkap KPK, PKB mengaku belum berencana mencari penggantinya di posisi Ketua DPC PKB Sidoarjo.

PKB Jatim menyebut, bahwa partai memiliki mekanisme untuk mengganti Abah Ipul yang kini tersangkut kasus di KPK tersebut.

"Mekanisme (soal Plt) internal ada, bentuknya macam-macam," beber Wakil Ketua DPW PKB Jatim, Hikmah Bafaqih.

Menurut Hikmah, keputusan mengganti Abah Ipul menjadi kewenangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

"Kami menunggu rekomendasi dari DPP. Sehingga, sejauh ini kami belum bisa berandai-andai," terang Hikmah.

Untuk memaksimalkan kinerja roda partai kedepan, PKB Sidoarjo akan dijalankan oleh para pengurus lainnya.

"PKB Sidoarjo harus take over. PKB Sidoarjo tetap harus memantau dan bersikap konstruktif untuk terbaik semua. Baik untuk Abah Ipul maupun Partai," kata Hikmah.

Untuk diketahui, Tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) melakukan giat operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (7/1/2020) hari ini.

OTT KPK di Sidoarjo merupakan giat operasi senyap pertama lembaga antirasuah setelah berlakunya UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK pada 17 Oktober tahun lalu.

"Benar, KPK telah mengamankan seorang kepala daerah dan beberapa pihak lainnya di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (7/1/2020) malam.

Akan tetapi, Ali belum bisa mengungkap siapa-siapa saja pihak yang tercokok KPK dalam giat OTT hari ini. Termasuk barang bukti yang turut diamankan.

Ia hanya mengungkap praktik rasuah yang membuat KPK bergerak ke Sidoarjo hari ini.

"Terkait pengadaan barang dan jasa," ungkap Ali.

Ini merupakan OTT perdana yang dilakukan tim KPK pasca-perubahan UU lembaga superbody tersebut. Sekaligus di era pimpinan Firli Bahuri Cs dan pertama pula di tahun 2020.