Breaking News:

Berita Jatim

Cegah Korupsi Pengadaan Barang Jasa di Jatim, Gubernur Khofifah Pelototi 3 Paket Proyek Penting ini

Untuk mencegah korupsi pengadaan barang dan jasa di Jatim, Gubernur Khofifah fokus pelototi tiga paket proyek penting dan bernilai miliaran ini

Penulis: Fatimatuz Zahroh | Editor: Mujib Anwar
TRIBUNMADURA.COM/FATIMATUZ ZAHROH
Untuk mencegah korupsi pengadaan barang dan jasa di Jatim, Gubernur Khofifah fokus pelototi tiga paket proyek penting dan bernilai miliaran ini. 

Cegah Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Jatim, Gubernur Khofifah Fokus Pelototi Tiga Paket Proyek Penting ini

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berupaya kuat untuk menutup celah-celah yang menjadi titik rawan terjadinya tindakan korupsi.

Salah satu yang menjadi kawasan rawan korupsi adalah dalam hal pengadaan barang dan jasa .

Demi menutup celah korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa ini per tahun 2020 Khofifah membentuk biro khusus.

Biro ini menangani pengadaan barang dan jasa serta e- katalog lokal. Biro berada di bawah Sekretariat Daerah tersebut mulai aktif per 2 Januari 2020.

"Kita memerlukan sebuah sistem dan strategi khusus berkaitan pengadaan barang dan jasa.

Seiring dengan arahan Ketua KPK pada rakor sinergitas pemerintahan se Jatim beberapa waktu lalu, bahwa pengadaan barang dan jasa sangat berpotensi dengan hal-hal yang cenderung koruptif," ungkap Khofifah, Senin (13/1/2020).

Bupati Sidoarjo Ditangkap KPK, Gubernur Jatim Khofifah Langsung Bereaksi Cepat Amankan Proyek 292 T

Kepala Desa di Sampang Laporkan Puluhan Warganya dan LSM ke Polisi, Diduga Berikan Keterangan Palsu

Biro khusus pengadaan barang dan jasa ini memiliki sejumlah tugas. Di antaranya, mapping paket pekerjaan serta nilainya, melakukan integrasi data penganggaran atau e-budgeting dengan aplikasi Rencana Umum Pengadaan (RUP).

Tidak hanya itu, biro khusus ini juga bertugas melakukan pendampingan penyusunan rencana pengadaan dan pengelolaan kontrak, melakukan peningkatan penerapan konsolidasi PBJ, Katalog lokal, penerapan PBJ melalui SPSE, serta peningkatan kompetensi kelompok kerja (pokja).

"Saya ingin ke depan proses pengadaan barang dan jasa berjalan lebih akuntabel dan transparan dan tersistem," tambahnya.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved