Breaking News:

Berita Jatim

Cegah Korupsi Pengadaan Barang Jasa di Jatim, Gubernur Khofifah Pelototi 3 Paket Proyek Penting ini

Untuk mencegah korupsi pengadaan barang dan jasa di Jatim, Gubernur Khofifah fokus pelototi tiga paket proyek penting dan bernilai miliaran ini

Penulis: Fatimatuz Zahroh
Editor: Mujib Anwar
TRIBUNMADURA.COM/FATIMATUZ ZAHROH
Untuk mencegah korupsi pengadaan barang dan jasa di Jatim, Gubernur Khofifah fokus pelototi tiga paket proyek penting dan bernilai miliaran ini. 

Cegah Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Jatim, Gubernur Khofifah Fokus Pelototi Tiga Paket Proyek Penting ini

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berupaya kuat untuk menutup celah-celah yang menjadi titik rawan terjadinya tindakan korupsi.

Salah satu yang menjadi kawasan rawan korupsi adalah dalam hal pengadaan barang dan jasa .

Demi menutup celah korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa ini per tahun 2020 Khofifah membentuk biro khusus.

Biro ini menangani pengadaan barang dan jasa serta e- katalog lokal. Biro berada di bawah Sekretariat Daerah tersebut mulai aktif per 2 Januari 2020.

"Kita memerlukan sebuah sistem dan strategi khusus berkaitan pengadaan barang dan jasa.

Seiring dengan arahan Ketua KPK pada rakor sinergitas pemerintahan se Jatim beberapa waktu lalu, bahwa pengadaan barang dan jasa sangat berpotensi dengan hal-hal yang cenderung koruptif," ungkap Khofifah, Senin (13/1/2020).

Bupati Sidoarjo Ditangkap KPK, Gubernur Jatim Khofifah Langsung Bereaksi Cepat Amankan Proyek 292 T

Kepala Desa di Sampang Laporkan Puluhan Warganya dan LSM ke Polisi, Diduga Berikan Keterangan Palsu

Biro khusus pengadaan barang dan jasa ini memiliki sejumlah tugas. Di antaranya, mapping paket pekerjaan serta nilainya, melakukan integrasi data penganggaran atau e-budgeting dengan aplikasi Rencana Umum Pengadaan (RUP).

Tidak hanya itu, biro khusus ini juga bertugas melakukan pendampingan penyusunan rencana pengadaan dan pengelolaan kontrak, melakukan peningkatan penerapan konsolidasi PBJ, Katalog lokal, penerapan PBJ melalui SPSE, serta peningkatan kompetensi kelompok kerja (pokja).

"Saya ingin ke depan proses pengadaan barang dan jasa berjalan lebih akuntabel dan transparan dan tersistem," tambahnya.

Selain rawan korupsi, Khofifah menambahkan, sistem yang kuat ini diperlukan mengingat adanya permasalahan pada sektor pengadaan barang dan jasa yang biasanya bersumber pada perencanaan yang kurang sinkron.

Seperti, karena adanya pengumuman RUP yang terlambat, pelaksanaan tidak sesuai RUP, adanya gagal kontrak karena tidak cukup waktu (baik proses pemilihan/ pelaksanaan kontrak), dana DAK sering tidak cukup waktu untuk prosesnya dan belum semua proses pemilihan dilakukan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

"Salah satu akar permasalahan pengadaan barang dan jasa yaitu karena adanya perencanaan yang belum baik.

Untuk itu, dibutuhkan komitmen dari semua pihak khususnya di bidang pengadaan barang dan jasa untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini," jelasnya.

Lebih lanjut disampaikan, dalam pengelompokan perkerjaan pengadaan barang dan jasa terdapat tiga paket strategis yang menjadi dasar.

Yaitu, pekerjaan yang membutuhkan waktu pekerjaan lama seperti pekerjaan konstruksi, pengadaan barang import, dan pekerjaan jasa konsultansi yang membutuhkan waktu pekerjaan lama.

Paket kedua yaitu pekerjaan yang nilainya diatas Rp 2,5 miliar dan ketiga pekerjaan yang didanai dengan Dana Alokasi Khusus (DAK).

"Kami telah mengelompokkan pekerjaan strategis kedalam tiga paket.

Dan hingga saat ini, berdasarkan data yang ada paket pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemprov Jatim telah terdata mulai bulan Januari hingga Agustus 2020," ujar mantan Menteri Sosial ini.

Khofifah berharap berbagai strategi yang tersistem ini nantinya akan mampu dijalankan dengan baik karena selain terkait dengan akuntabilitas juga akan berpengaruh pada penyerapan anggaran APBD Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2020 yang bisa menjadi stimulan pergerakan ekonomi di Jatim.

"Saya harap proses pengadaan barang dan jasa ini bisa berjalan baik, sesuai mekanisme dan ketentuan yang ada. Agar bisa membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur," tegas Khofifah.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved