Beber Skandal Besar Jiwasraya Asabri Rp 23,7 T, Menteri BUMN Erick Thohir Terus Dapat Ancaman Teror

Beber Skandal Besar Jiwasraya dan Asabri Rp 23,7 Triliun, Menteri BUMN Erick Thohir Sering Dapat Ancaman dan Teror Serius

TRIBUNMADURA.COM - Setelah dugaan skandal pada dua perusahaan milik negara yang bergerak di bidang asuransi, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero), mencuat, Menteri Badan Usaha Milik Negara ( Menteri BUMN ) Erick Thohir mengaku sering mendapat ancaman.

Sejak pekan lalu, mencuat dugaan korupsi bernilai total Rp 23,7 triliun pada dua perusahaan tersebut.

“( ancaman sudah menjadi) makanan sehari-hari, apalagi ada (kasus) Jiwasraya dan Asabri,” ujar Erick dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Erick Thohir tidak memperinci bentuk ancaman dan teror yang dia terima setelah menjabat sebagai menteri.

Dia hanya mengatakan, ancaman yang didapat tak menyurutkan langkahnya untuk memperbaiki BUMN.

“Tapi kita lillahi ta'ala saja. Kerja yang terbaik saja,” kata Erick Thohir .

• Tak Hanya Berhasil Jadi Kapolri, Idham Azis juga Sukses Antar 2 Putranya Raih Prestasi Tertinggi ini

• Merasa Terus Dipojokkan, Teddy Bongkar Isi Perjanjiannya dengan Lina yang Berisi Resiko Berat

• Berulah di Kota Malang, Pemuda asal Surabaya ini Kena Batunya, Terbongkar Semua Tabiat Buruknya

Mantan  pemilik klub sepakbola Italia, Inter Milan itu pun mengaku lebih senang menjadi seorang pengusaha ketimbang menjadi menteri.

“(Lebih enak jadi) pengusaha. (Jadi pengusaha) bisa lebih bebas,” ucap dia.

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero) tengah dilanda masalah yang bersumber dari penempatan portofolio investasi pada saham-saham gorengan .

Nilai saham yang diinvestasikan oleh kedua perusahaan tersebut merosot yang membuat aset perusahaan mengalami penyusutan drastis.

Masalah kerugian dalam laporan keuangan pun membuat perusahaan terancam gagal bayar polis kepada masing-masing nasabah.

Pada bagian lain, Erick Thohir berencana ingin menutup atau menggabungkan perusahaan-perusahaan plat merah yak tak menguntungkan. Sebab, saat ini Erick merasa perusahaan BUMN terlalu banyak. Tak hanya itu, ada beberapa perusahaan plat merah yang tak sesuai core businessnya.

“Kalau perusahan-perusahaan enggak jelas, lebih baik dimerger atau dilikuidasi,” ujar Erick. Saat ini, dia masih menunggu restu dari Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menata perusahaan-perusahaan BUMN.

“Kita sedang menunggu peraturan yang akan diputuskan Menteri Keuangan bersama Presiden bahwa kita sebagai yang mengelola aset boleh diberi hak memerger dan menutup,” kata Erick.