Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Jokowi Bikin Buruh Meradang, Sebenarnya Apa Isi Omnibus Law?

Berbagai elemen serikat pekerja dan juga Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Senin (20/1/2020) menggelar aksi di depan Gedung DPR RI.

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Jokowi Bikin Buruh Meradang, Sebenarnya Apa Isi Omnibus Law?
TRIBUNMADURA/RIFKY EDGAR
Ilustrasi demo buruh 

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Milik Jokowi Bikin Buruh Meradang, Sebenarnya Apa Isi Omnibus Law?

TRIBUNMADURA.COM - Berbagai elemen serikat pekerja dan juga Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Senin (20/1/2020) menggelar aksi di depan Gedung DPR RI.

Mereka berunjuk rasa untuk menolak Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Unjuk rasa mereka juga menuntut penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang sudah berlaku per 1 Januari 2020.

Menurut mereka, Omnibus Law tak ramah pekerja.

"Dalam aksi ini, KSPI bersama-sama dengan elemen serikat pekerja yang lain akan menyuarakan sikap pekerja Indonesia menolak Omnibus Law dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan," tulis Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI Kahar S Cahyono.

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja memang menimbulkan kontroversi dalam penyusunannya.

Download Lagu MP3 Dance Monkey dari Tones And I Viral di Youtube, Lengkap Link Download dan Liriknya

Seorang dari massa yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) menggelar aksi penolakan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja di depan gedung DPR, Jakarta, Senin (13/1/2020). Mereka menolak Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja karena akan mempermudah PHK, menghilangkan pesangon, rentan diskriminasi serta penghapusan pidana ketenagakerjaan. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/ama.
Seorang dari massa yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) menggelar aksi penolakan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja di depan gedung DPR, Jakarta, Senin (13/1/2020). Mereka menolak Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja karena akan mempermudah PHK, menghilangkan pesangon, rentan diskriminasi serta penghapusan pidana ketenagakerjaan. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/ama. (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

Berbagai pihak menilai RUU sapu jagat tersebut tak ramah dengan pekerja.

Dalam pembahasan di tataran pemerintahan pun, RUU ini mengalami proses yang cukup alot hingga pengajuannya ke DPR pun molor dari yang seharusnya Desember 2019 hingga baru akan diserahkan ke DPR pada Senin ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sempat mengatakan, pihaknya telah mendapat persetujuan mengenai poin-poin dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dari kalangan buruh.

Halaman
1234
Editor: Aqwamit Torik
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved