Lapas Pamekasan Galakkan Program Reformasi Birokrasi, Pengunjung dan Penghuni Jadi Sasaran

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Kuswanto Ferdian

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN - Lembaga Pemasyarakatan / Lapas Klas IIA Pamekasan, Madura terus menggalakkan program reformasi birokrasi.

Hal itu dilakukan demi terwujudnya pelayanan yang transparan, akuntabilitas serta bebas dari korupsi dan nepotisme.

Kepala Lapas (Kalapas) Pamekasan, Hanafi mengatakan, reformasi birokrasi merupakan hal yang harus dilakukan di Lapas Pamekasan.

Kata dia, reformasi birokrasi merupakan langkah awal untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien.

Sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.

"Konsep ini harus kita lakukan sejak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang menargetkan tercapainya Reformasi Birokrasi," kata Hanafi kepada TribunMadura.com, Selasa (3/3/2020).

Selain itu, Hanafi mengutarakan, peraturan Presiden nomor 81 tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Dalam upaya pencapaian itu, kata dia, yang diperlukan meningkatkan mutu layanan, seperti melalui pembentukan tim Pokja di Lapas Pamekasan dengan tujuan bekerja sama.

"Namun, dalam implementasinya, persepsi masyarakat masih mencerminkan adanya kelemahan, terutama menyangkut regulasi pelayanan pengunjung," tegasnya.

Lebih lanjut Hanafi menegaskan, ke depan pihaknya akan terus memberikan pelayanan yang maksimal kepada seluruh pengunjung dan penghuni Lapas.

Hal itu pihaknya lakukan demi tercapainya program reformasi birokrasi.