RESMI Iuran BPJS Kesehatan Batal Naik, MA Batalkan Aturan Kenaikan Iuran 100 Persen

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

Editor: Aqwamit Torik
Kolase TribunMadura.com (Sumber: Kompas dan istimewa)
Kartu BPJS Kesehatan 

TRIBUNMADURA.COM - Melalui putusan MA, iuran BPJS Kesehatan batal naik.

Resmi, Mahkamah Agung membatalkan aturan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Pembatalan itu karena ada permohonan dari salah satu komunitas.

Kuasa hukum dari komunitas itu mengungkapkan, angka kenaikan 100 persen membuat banyak orang kaget.

Selain itu, angka kenaikan ini tak sesuai dengan parameter yang seharusnya. 

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

Kartu BPJS Kesehatan
Kartu BPJS Kesehatan (Kolase TribunMadura.com (Sumber: Kompas dan istimewa))

Anak Indigo Selamatkan Risma dari Ancaman Maut, Wali Kota Surabaya juga Ungkap Ancaman Maut Lainnya

Download Lagu MP3 Feeling Good, Surfaces - Sunday Best Viral di Ranu Manduro, Lengkap Lirik dan Link

Juru bicara MA Andi Samsan Nganro mengatakan putusan itu dibacakan pada Februari lalu.

"Ya (sudah diputus).

Kamis 27 Februari 2020 diputus.

Perkara Nomor 7 P/HUM/2020 perkara Hak Uji Materiil," ujar Andi ketika dikonfirmasi, Senin (9/3/2020).

"Menerima dan mengabulkan sebagian permohonan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) tersebut," lanjut Andi.

Sementara itu, dikutip dari dokumen putusan MA, menyatakan pasal 34 ayat (1) dan (2) Perpres Nomor 75 Tahun 2019 bertentangan dengan sejumlah ketentuan di atasnya, antara lain UUD 1945, UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Adapun pasal ini menjelaskan tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen.

"Pasal 34 ayat (1) dan (2) Perpres RI Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak mempunyai hukum mengikat," demikian putusan tersebut.

VIRAL Video Pasien BPJS Ngaku Tak Mendapat Pelayanan di RSUD Dr Soewandhie Surabaya

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved