Wabah Virus Corona

Pekerja Buruh Tetap Dapat THR 2020 Meski Ada Covid-19, Perusahaan Terancam Denda Jika Telat Bayar

Perusahaan wajib memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan meskipun saat ini terjadi pandemi Covid-19.

Tribun Jogja/Hasan Sakri Ghozali
Ilustrasi - Pekerja Buruh Tetap Dapat THR 2020 Meski Ada Covid-19, Perusahaan Terancam Denda Jika Telat Bayar 

TRIBUNMADURA.COM - Pekerja atau buruh di Indonesia kini bisa menapas lega menghadapi Lebaran Hari Raya Idul Fitri 2020.

Sebab, Tunjangan Hari Raya ( THR ) Keagamaan tetap dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-udangan, meskipun saat ini terjadi pandemi Covid-19.

"THR merupakan bagian dari pendapatan non upah," kata Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah, Kamis (2/4/2020). 

Pasien Sembuh Virus Corona Ungkap Gejala Awal Sakit, Tak Bisa Cium Aroma Parfum Sepulang dari Bogor

Daftar Jalan di Tuban yang Ditutup Karena Physical Distancing, Jangan Lewat pada Jam-Jam Berikut

Pemilik Warung Kopi di Tulungagung Bisa Tetap Buka Operasional, Sejumlah Syarat Ini Wajib Dipenuhi

"THR wajib diberikan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh, tujuh hari sebelum Hari Raya Keagamaan," sambung dia.

Ketentuan THR diatur dalam Peraturan Pemerintah RI (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan; dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Ida Fauziyah mengingatkan, pengusaha yang terlambat membayar THR dikenai denda sebesar 5 persen dari total THR keagamaan yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban Pengusaha untuk membayar.

"Pengenaan denda tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha untuk tetap membayar THR keagamaan kepada pekerja/buruh," kata dia.

"Pengusaha yang tidak membayar THR dikenakan sanksi administrasi," ujarnya.

Jadwal Pelaksanaan Program Pemutihan Denda Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Jawa Timur

Pemprov Jatim Siapkan Rp 2,384 Triliun Penanganan Covid-19, Masyarakat Perkotaan Dapat Prioritas

Menurut dia, dalam hal pengusaha kesulitan membayar THR, maka dapat ditempuh mekanisme dialog antara pengusaha dan pekerja/buruh untuk menyepakati pembayaran THR tersebut.

Misalnya, apabila perusahaan tidak mampu membayar THR sekaligus, maka pembayaran THR dapat dilakukan secara bertahap.

Kedua, apabila perusahaan tidak mampu membayar THR pada waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka pembayaran THR dapat ditangguhkan pembayarannya pada jangka waktu tertentu yang disepakati.

"Apabila jangka waktu penahapan atau penundaan yang disepakati telah berakhir," ungkap dia.

"Namun perusahaan tidak membayar THR, maka atas dasar hasil pemeriksaan Pengawas dan rekomendasi yang diberikan, perusahaan dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan," jelasnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Menaker Ida: THR Tetap Wajib Diberikan kepada Pekerja

10 Warga Lamongan Positif Virus Corona, Didominasi Petugas Haji yang Ikut Pelatihan di Surabaya

Pasien Positif Virus Corona Jalani Isolasi Mandiri, Dirut RSUD Dr Soetomo: Itu Sangat Berbahaya

Editor: Ayu Mufidah Kartika Sari
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved