Berita Sumenep

DPRD Sumenep Pertanyakan Soal Bansos 22 Ribu Nelayan Kepualuan Dari Dinas Perikanan Provinsi Jatim

Kata politisi Partai Gerindra ini, mereka kesehariannya sebagai nelayan dan di masa pandemi ini seharusnya juga mendapat hak yang sama.

istimewa
Kholik, anggota komisi II DPRD Sumenep 

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Pada hari Kamis (7/5/2020) malam lalu, hasil koordinasi Dinas Perikanan Provinsi Jawa Timur dengan Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep untuk memberikan bantuan kepada 22 ribu nelayan terdampak covid-19 khusus di wilayah kepulauan dinilai diskriminatif pada rapat kerja Komisi II DPRD Kabupaten Sumenep.

Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Kholik mengungkapkan jika nelayan Sumenep tidak hanya ada di wilayah kepulauan saja, bahkan mayoritas masyarakat yang ada di sepanjang pesisir pantai Sumenep.

Kata politisi Partai Gerindra ini, mereka kesehariannya sebagai nelayan dan di masa pandemi ini seharusnya juga  mendapat hak yang sama.

"Berbicara dampak dari pandemi covid-19 terhadap nelayan, tentu tidak hanya dialami nelayan yang ada di wilayah kepulauan saja. Tetapi juga para nelayan di sepanjang pesisir pantai se Kabupaten Sumenep," Terangnya saat dihubungi TribunMadura.com, Sabtu (9/5/2020).

Daftar Harga iPhone pada Mei 2020, iPhone 7 Hingga iPhone 11, iPhone SE Generasi Kedua Sudah Rilis

Link Nonton Download Drama Korea Crash Landing on You Episode 1 - 16 (End) Sub Indo, Ada Sinopsisnya

Dari itulah pihaknya menilai, kebijakan untuk memberikan bantuan pada 22 ribu khusu nelayan yang ada di kepulauan tersebut terkesan diskriminatif.

"Sejak kapan ada kebijakan yang mendekotomi nelayan daratan dan kepulauan, tentu kebijakan semacam ini sangat diskriminatif terhadap nelayan non kepulauan," tegasnya.

Dengan demikian, ia meminta kebijakan tersebut di review ulang.

Kholik meyakini adanya solidaritas dan empati dari nelayan kepulauan untuk saling berbagi dengan nelayan non kepulauan.

"Mereka pasti mau berbagi terhadap nelayan lainnya, kok yang menjadi penghalang kebijakan yang aneh," kritiknya.

Halaman
12
Penulis: Ali Hafidz Syahbana
Editor: Aqwamit Torik
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved