PSBB di Surabaya Raya

PSBB Surabaya Raya Jilid II, Sanksi Lebih Tegas, Pembatasan Lalu Lintas 24 Jam, KTP Pelanggar Disita

Sekdaprov Jawa Timur sekaligus Koordinasi PSBB Jawa Timur Heru Tjahjono menyatakan, bahwa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB akan lebih tegas.

TRIBUNMADURA.COM/FATIMATUZ ZAHROH
Heru Tjahjono juga menegaskan, bahwa dalam jilid dua PSBB Surabaya Raya tidak lagi diberlakukan jam malam yang biasanya dimulai tepat pukul 21.00 WIB. 

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Sekdaprov Jawa Timur sekaligus Koordinasi PSBB Jawa Timur Heru Tjahjono menyatakan, bahwa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB akan lebih tegas.

Seperti yang telah kita ketahui, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memutuskan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk wilayah Surabaya Raya yang meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo diperpanjang untuk tahap kedua selama dua pekan atau 14 hari lagi.

Penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB tahap kedua ini akan dimulai pada 12 Mei hingga 25 Mei mendatang.

Bahkan, Heru Tjahjono juga menegaskan, bahwa dalam jilid dua PSBB Surabaya Raya tidak lagi diberlakukan jam malam yang biasanya dimulai tepat pukul 21.00 WIB.

Lebih dari itu, sistem pemberlakukan pembatasan untuk lalu lintas keluar masuk daerah PSBB akan diberlakukan selama 24 jam.

"Jilid dua PSBB Raya ini akan lebih ketat. Tidak ada lagi jam malam. Tapi pembatasan keluar masuk dan patroli skala besar akan berlangsung selama 24 jam," tegas Heru Tjahjono dalam jumpa pers di Gedung Negara Grahadi, Senin (11/5/2020) malam.

Hasil Swab Negatif, Lima pasien Covid-19 di Tulungagung Dinyatakan Sembuh dan Boleh Pulang

UPDATE Virus Corona di Kabupaten Kediri, Satu Pasien dari Ngadiluwih Sembuh dan Dibolehkan Pulang

Update Corona di Bangkalan Madura Hari Ini, 20 Positif Covid-19, Satu di Antaranya Berusia 12 Tahun

Sistem sanksi yang diberlakukan di jilid dua PSBB ini juga akan lebih represif. Setiap orang yang melakukan pelanggaran dari sistem PSBB ini akan dikenakan sistem penahanan KTP.

Petugas yang berjaga berhak untuk menahan kartu Identitas dari pelanggar PSBB. Dan akan ditahan selama enam bulan.

Langkah ini dilakukan petugas sesuai juga payung hukum yang diberikan Pemprov Jatim berbentu SE Gubernur.

"Dan jika memang terdapat pelanggaran di tempat umum mereka juga akan dimintai kartu tanda penduduknya," kata Heru Tjahjono.

Halaman
12
Penulis: Fatimatuz Zahroh
Editor: Elma Gloria Stevani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved