Virus Corona di Jawa Timur

Anggota Komisi E Menilai Gubernur Jatim Gagal Tangani Pendemi Covid-19

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Deni Wicaksono mengkritisi kebijakan Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim dalam menangani pandemi Covid-19.

TRIBUNMADURA.COM/SOFYAN CANDRA ARIF SAKTI
Wakabid Pemenangan Pemilu DPD PDIP Jatim dan Anggota Komisi E DPRD Jatim, Deni Wicaksono. 

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Anggota Komisi E DPRD Jatim, Deni Wicaksono mengkritisi kebijakan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dalam menangani pandemi Covid-19.

Menurut Deni Wicaksono, pejabat nomor satu di Jawa Timur itu tidak melakukan langkah strategis yang komprehensif dalam menangani dampak Covid-19, mulai dari aspek kesehatan, jaring pengaman sosial, hingga pemulihan ekonomi.

”Angka kasus Covid-19 di Jawa Timur terus naik. Bahkan secara nasional, total Jawa Timur sekarang rangking kedua, sebanyak 1.502 kasus. Setelah DKI di urutan pertama, dan melampaui Jawa Barat,” ujar Deni Wicaksono, Senin (11/5/2020).

Anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim ini juga tidak melihat adanya hentakan kebijakan yang berarti dengan adanya refocussing APBD Pemprov Jatim sebesar Rp 2,3 triliun.

Kabar Baik, Hasil Rapid Test Susulan Desa Jabalsari Tulungagung, Tidak Ditemukan Penularan Baru

Alat Test PCR Kurang, Ribuan Sampel Swab Pasien Covid-19 di Jatim Belum Diperiksa

Pencuri Mobil Pegawai Bank Dibekuk, Cara Liciknya Bukan Main, Pakai Kunci Palsu Buka Kamar Korban

Bahkan klaster-klaster baru terus bermunculan di berbagai kabupaten/kota di Jatim mulai klaster pabrik rokok di Surabaya, klaster di Ponpes Temboro Magetan, dan yang terbaru pasar tradisional Bojonegoro.

“Di lapangan tidak terlihat langkah konkrit yang strategis dan efektif dalam mengerem laju penyebaran Covid-19 di Jawa Timur,” ujar Deni Wicaksono, yang berasal dari Dapil IX (Magetan, Ngawi, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek) ini.

Deni juga meminta agar persilangan pendapat antara Khofifah Indar Parawansa dengan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini tidak berlarut-larut dan menyarankan agar lebih baik fokus untuk menanggulangi dampak Covid-19.

“Sudahilah silang pendapat Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya. Masyarakat tidak perlu ditunjukkan pentas gegeran antar lembaga pemerintahan,” pungkasnya.

Sanusi Usulkan Penerapan PSBB di Kabupaten Malang Parsial, Hanya 14 Kecamatan yang Masuk Zona Merah

Anggaran Rp 104 Miliar/Bulan untuk PSBB Parsial Kabupaten Malang, Pemkab Beri Bantuan 520.000 KK

Tidak Semua Informasi di Media Sosial Soal Klaster Covid-19 Benar, Pemkot Surabaya Ungkap Faktanya

Penulis: Sofyan Candra Arif Sakti
Editor: Elma Gloria Stevani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved