PSBB di Sidoarjo

Aturan Baru PSBB Sidoarjo, Keluar Rumah Bawa Surat Keterangan dari RT/RW dan Pelanggar Jadi Relawan

Berikut beberapa aturan baru dalam pelaksanaan PSBB Sidoarjo. Termasuk tentang sanksi atau hukuman bagi pelanggar. Apa saja?

Penulis: M Taufik | Editor: Elma Gloria Stevani
TRIBUNMADURA.COM/M TAUFIK
Plt Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Sumardji dan beberapa pejabat usai rapat di Pendopo Sidoarjo, Selasa (12/5/2020) 

TRIBUNMADURA.COM, SIDOARJO - Ada beberapa aturan baru dalam pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Kabupaten Sidoarjo.

Termasuk tentang sanksi atau hukuman bagi warga yang melanggar ketentuan selama penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Kabupaten Sidoarjo.

Sejumlah perubahan aturan itu dituangkan dalam Peraturan Bupati (Perbup) Sidoarjo nomor 36 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perbup nomor 31 tahun 2020.

"Ya, ada beberapa revisi. Sejumlah aturan kita sesuaikan. Termasuk mengenai sanksi yang lebih dipertegas agar PSBB tahap dua ini bisa lebih maksimal hasilnya," ujar Plt Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin beberapa saat seusai menandatangi Pergub tersebut, Selasa (12/5/2020).

Pasutri Kabupaten Jember Ditemukan Tewas, Jasad Suami Tergantung di Pohon, Jasad Istri Dalam Kamar

Berduaan di Kamar Kos, Pasangan Bukan Suami di Kota Kediri Digerebek Warga Menjelang Sahur

Pemkot Surabaya Bantah Kabar Adanya Sebaran Covid-19 Klaster Mall, Begini Hasil Tracing Satgas

Menurutnya, dalam aturan baru ini pemerintah lebih fokus dalam penanganan Covid-19 di desa-desa dan perkampungan penduduk.

Memaksimalkan tugas relawan desa, keterkibat RT, RW dan pengurus desa.

"Ada aturan baru, warga yang keluar rumah harus membawa surat keterangan dari RT / RW di tempat tinggalnya. Jika tidak, maka bakal kena sanksi," kata Nur Ahmad.

Yang dimaksud itu adalah warga di luar petugas keamanan, petugas medis, pekerja yang berangkat dan pulang dari tempat kerja, serta golongan pengecualian lain.

Razia bakal digelar secara sporadis di berbagai wilayah pada pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Kabupaten Sidoarjo tahap dua ini.

Warga yang ketahuan melanggar, bakal diminta KTP-nya oleh petugas.

Jika tidak membawa, akan diminta SIM-nya. Dan jika tidak bawa juga, maka kendaraannya yang disita.

Identitas warga yang melanggar bakal disita sampai 14 hari atau selama pemberlakuan PSBB Sidoarjo.

"Catatan pelanggaran itu juga bakal dimasukkan ketika yang bersangkutan mengurus SKCK," ujar Cak Nur, panggilan Nur Ahmad Syaifuddin.

Jam malam juga bakal semakin tegas. Mereka yang keluyuran tidak jelas pada malam hari bakal kena sanksi.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved