Breaking News:

PSBB di Surabaya

PSBB Surabaya Raya Tahap II, KTP Pelanggar Langsung Disita, Patroli Jam Malam Digelar 24 Jam

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Surabaya Raya tahap dua telah dimulai per hari ini, Selasa (12/5/2020).

TRIBUNMADURA.COM/FATIMATUZ ZAHROH
Sekda Prov Jatim Heru Tjahjono seusai mempimpin rapat untuk penyusunan Perbup dan Perwali penerapan PSBB di Kawasan Malang Raya Haridi Bakorwil Malang, Senin (11/5/2020). 

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB ) Surabaya Raya tahap dua telah dimulai per hari ini, Selasa (12/5/2020).

Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur, Heru Tjahjono menjelaskan pada tahap dua ini, PSBB Surabaya Raya akan lebih represif.

Salah satunya adalah dengan melakukan operasi tidak hanya pada jam malam, namun 24 jam.

Update Virus Corona di Kabupaten Kediri: Ada Tambahan 2 Positif Covid-19 dari Klaster Ponpes Temboro

Pasien Ke-3 Positif Covid-19 di Bangkalan Madura Dinyatakan Sembuh, Wajib Isolasi Mandiri di Rumah

3 Pelaku Curanmor Lempar Bondet ke Arah Polisi Mojokerto saat Dikejar, Ditembak hingga Tersungkur

"Salah satu penekanan kita yaitu adanya SE Gubernur nomor 188/1624/013.1/2020. SE ini adalah untuk hal-hal yanng sifatnya penindakan dan sebagainya," kata Heru Tjahjono yang juga Sekdaprov Jatim, Selasa (12/5/2020).

Setelah adanya SE ini, masyarakat yang terjaring operasi akan dilakukan rapid test dan disita KTP-nya (Kartu Tanda Penduduk)

"Biasanya yang positif (rapid test) diambil untuk ditindaklanjuti (swab) yang negatif dilepas begitu saja nah ini mulai yang negatif akan kami beri sanksi salah satu sanksi nya adalah penerapan SE tentang penyitaan KTP oleh satpol PP," lanjut Heru.

Penyitaan KTP ini sudah dimulai hari ini dan akan dikembalikan hingga masa PSBB selesai.

Sebagai pengganti KTP, Mantan Bupati Tulungagung tersebut menjelaskan mereka yang terjaring operasi akan diberikan surat dari Satpol PP.

Selain KTPnya disita, Heru menjelaskan masyarakat juga tidak mendapatkan akses untuk memperpanjang SIM maupun SKCK.

"Jika KTP diambil, otomatis kan dia tidak bisa mengurus kemana-mana. Bikin SIM ndak bisa, menerima bantuan juga ndak bisa. Semuanya kan harus pakai nomor induk kependudukan," ucap Heru Tjahjono.

"Sekali lagi ini bukan apa-apa tapi untuk menetapkan kita membatasi," pungkasnya.

BREAKING NEWS - Sampang Masuk Zona Merah Virus Corona, Ada 1 Warga Terkonfirmasi Positif Covid-19

Pasien Ke-6 Positif Covid-19 di Pamekasan Dinyatakan Sembuh, Wajib Isolasi Mandiri Selama 14 Hari

Cuti Lebaran Ditunda, ASN di Bangkalan Madura Dilarang Mudik Selama Pandemi Virus Corona

Penulis: Sofyan Candra Arif Sakti
Editor: Elma Gloria Stevani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved