PSBB di Malang

Aturan PSBB Malang Raya, Warga KTP Kabupaten Malang Kota Malang Kota Batu Bisa Keluar Masuk Wilayah

Warga Malang Raya bisa keluar masuk wilayah Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu tanpa prosedur ketat.

Dok Dishub Kota Malang
Pengecekan kendaraan yang masuk ke Kota Malang, Jumat (24/4/2020). 

TRIBUNMADURA.COM, MALANG - Bupati Malang, Muhammad Sanusi menyatakan, warga Kabupaten Malang yang bekerja di Kota Malang tidak akan terganggu selama pelaksaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berlangsung.

Muhammad Sanusi menyebut, warga tiga daerah di Malang Raya yakni Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu diperbolehkan keluar masuk tanpa prosedur ketat.

“Perbatasan kota dengan kabupaten tidak ada (penyekatan)," kata Muhammad Sanusi, Kamis (14/5/2020).

Daftar Aturan PSBB Malang Raya, Pengendara Motor Boleh Boncengan hingga Adanya Jam Berdagang

Inilah Poin-Poin Aturan PSBB Malang Raya, Kegiatan Ibadah hingga Jenis Usaha yang Boleh Buka

Pasar Tradisional di Kabupaten Malang Diizinkan Tetap Beroperasi selama PSBB Malang Raya

"Yang antara tiga daerah tidak ada, warga kota bisa masuk kabupaten dan sebaliknya," sambung dia.

"Jadi warga kabupaten yang kerja di kota masih bisa (melintas),” lanjutnya.

Selama PSBB Malang Raya, kata dia, penyekatan hanya akan dilakukan di kawasan yang berbatasan dengan daerah di luar Malang Raya.

Di perbatasan itu, warga ber-KTP luar Malang Raya tidak diperbolehkan masuk.

“Kalau warga Malang mau pulang kami perbolehkan tapi diberlakukan observasi, kami rapid test kalau positif kami bawa ke RS,” ujarnya.

Ia mengatakan, Pemkab Malang memberlakukan jam malam selama PSBB Malang Raya berlangsung.

Sinopsis Drama Korea Kim Dong Wook dan Moon Ga Young Find Me in Your Memory, Bikin Gemas Penonton

Pakai Hand Sanitizer dari Orang Tak Dikenal, Wanita Ini Tiba-Tiba Tersadar Ada di Tempat Tak Terduga

Seluruh kegiatan termasuk usaha diwajibkan tutup pukul 21.00 WIB.

Meski demikian, tidak ada sanksi bagi warga yang melanggar aturan PSBB Malang Raya yang tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup).

Kata Sanusi, dia ingin kesadaran warga Kabupaten Malang terbentu tanpa adanya sanksi yang tertuang dalam Perbup PSBB Malang Raya.

“Jadi begini sanksi itu kesekian kali tapi kesadaran masyarakat untuk selamat dari Covid-19 itu yang utama,” tanda Sanusi.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memutuskan pemberlakuan PSBB di Malang Raya dimulai pada 17 Mei sampai 30 Mei 2020.

Keputusan itu diambil saat Khofifah rapat bersama tiga kepala daerah Malang Raya di Bakowil pada Rabu (13/5) malam.

Bukan Covid-19, Warga Desa di Tulungagung Mendadak Terserang Virus ini, Sampai Tangannya Gemetaran

Puluhan Pedagang Pasar Karangploso Jalani Rapid Test, yang Hasilnya Reaktif Diminta Isolasi Mandiri

Penulis: Aminatus Sofya
Editor: Ayu Mufidah Kartika Sari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved