Berita Sumenep

Kuasa Hukum Tersangka Kasus Dugaan Beras Oplosan BPNT Desak Polres Sumenep Keluarkan Surat SP3

Pemilik gudang UD Yudatama ART di Kabupaten Sumenep mendesak Polres Sumenep segera membuat Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

TRIBUNMADURA.COM/ALI HAFIDZ SYAHBANA
Kuasa Hukum Latifa, Kamarullah bersama kliennya saat memberikan keterangan, Selasa (19/5/2020). 

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Kuasa hukum Latifa, Kamarullah mendesak agar Polres Sumenep segera membuat Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap kliennya.

Tuntutan agar segera dikeluarga SP3 ini, kata dia, karena sebagaimana ketentuan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP.

Kamarullah menegaskan, hal itu kewenangan dari penyidik yang diatur pada Pasal 7 ayat (1) huruf i jo. Pasal 109 ayat (2) KUHAP.

Kasus Virus Corona di Jawa Timur Sentuh Angka 2372 Kasus, Klaster TKHI Surabaya Jadi yang Tertinggi

Hikmah Ramadhan Bupati Abuya Busyro Karim di Tengah Covid-19: Jadikan Rumah sebagai Tempat Ibadah

Mal di Surabaya Mulai Dipadati Pengunjung Jelang Idul Fitri, Pembeli Borong Pakaian hingga Sembako

"Ini konsekwensi dari tidak cukup bukti yang didapat atau perkara ini tidak masuk dalam kategori tindak pidana," tegas Kamarullah, Selasa (19/5/2020).

"Sehingga wajib dihentikan dengan penerbitkan SP3," sambung dia.

Ketua Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Achmad Madani Putra & Rekan-Rekan ini menilai, penyidik tidak mampu membuktikan jika kliennya bersalah.

"Sejak awal saya sampaikan, klien kami ini tidak bersalah dan tidak ada pelanggaran hukum dengan usahanya," ungkap dia.

"Izin ada dan tidak ada yang dirugikan," katanya.

Menuritnya, penyidik segera menerbitkan SP3 ini sudah sepantasnya segera.

Halaman
1234
Penulis: Ali Hafidz Syahbana
Editor: Ayu Mufidah Kartika Sari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved