Virus Corona di Sumenep

Jika Ingin Keluar Masuk Sumenep, Harus Bawa Surat Keterangan Uji Rapid Test Non Reaktif

Pemkab Sumenep mewajibkan pada Masyarakat yang keluar masuk - kota untuk membawa surat keterangan terbaru 'uji rapid test Covid-19 hasil non reaktif

TRIBUNMADURA.COM/ALI HAFIDZ SYAHBANA
Bupati Sumenep, Abuya Busyro Karim saat ditemui di Kantor Bupati Sumenep, Senin (3/2/2020). 

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura mewajibkan pada Masyarakat yang keluar masuk - kota untuk membawa surat keterangan terbaru 'uji rapid test Covid-19 dengan hasil non reaktif' dari dokter rumah sakit atau puskesmas.

Hal ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) Bupati Sumenep, Abuya Busyro Karim perihal persyaratan perjalanan dengan keterangan medis untuk pengendalian penyebaran Covid-19 mulai 1 Juni 2020.

SE tersebut diketahui tertanggal 30 Mei 2020 dan di tandatangani langsung Bupati Sumenep, Abuya Busyro Karim.

Alasan dikeluarnya SE itu, karena  menindaklanjuti SE Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 5 Tahun 2020 pada tanggal 25 Mei 2020 lalu, tentang Perubahan Atas SE Nomor 4 tentang kriteria pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Katalog Promo Indomaret Terbaru 1 Juni - 15 Juni 2020, Hari Terakhir JSM dan Ada Beli 2 Gratis 1

Sinopsis Episode Terakhir Drama Korea The World of the Married, Akhir Tak Terduga Nasib Lee Tae Oh

SE Itu ditujukan kepada Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Camat, Kepala Puskesmas, Kepala Desa/Kelurahan, Pimpinan Pondok Pesantren dan para Rektor Perguruan Tinggi se kota Keris.

Selain itu juga memperhatikan sebaran Covid-19 di Kabupaten Sumenep yang telah masuk zona merah dengan kasus konfirmasi positif Covid-19 telah mencapai 12 orang.

"Di samping itu guna menyongsong New Normal, suatu tatanan kehidupan baru dalam mengatasi risiko pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumenep, maka diharapkan kepada saudara untuk menyosialisasikan kepada masyarakat, bahwa bagi orang yang melakukan perjalanan mulai tanggal 1 Juni 2020 untuk memperhatikan beberapa hal," bunyi isi SE Bupati Sumenep tersebut.

Poin selanjutnya, setiap orang yang melakukan perjalanan keluar dari Kabupaten Sumenep wajib membawa surat keterangan terbaru hasil uji rapid test Covid-19 dengan hasil reaktif atau surat keterangan uji RT-PCR dengan hasil negatif dan surat keterangan sehat bebas gejala seperti influensa dari dokter rumah sakit atau Puskesmas.

Kemudian setiap orang yang bekerja di Sumenep, namun bertempat tinggal di luar daerah wajib menunjukkan kepada petugas berupa surat keterangan terbaru telah melakukan rapid test Covid-19 dengan hasil non reaktif atau surat keterangan uji RT-PCR dengan hasil negatif dan surat keterangan sehat bebas gejala seperti influensa dari dokter rumah sakit atau Puskesmas.

Deretan Fakta Menarik Drama Korea  Hyun Bin & Son Ye Jin Crash Landing on You di Balik Layar Drakor

Bocah di Mojokerto Positif Virus Corona, Diduga Tertular dari Ibunya yang Lebih Dulu Terkonfirmasi

"Setiap orang yang melakukan perjalanan dari luar, memasuki Sumenep, untuk kunjungan atau bertempat tinggal baik sebagai siswa, mahasiswa, atau santri di pondok pesantren juga wajib memunjukkan surat keterangan terbaru uji rapid test Covid-19 dengan hasil reaktif, atau surat keterangan uji RT-PCR dengan hasil negatif dan surat keterangan sehat bebas gejala seperti influensa dari dokter rumah sakit atau Puskesmas," tulisnya pada poin terakhir.

Dikonfirmasi terkait SE tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Sumenep, Edi Rasiyadi membenarkan adanya SE Bupati Sumenep tersebut.

Menurutnya, pada intinya adalah meneruskan Edaran dari Pemerintah pusat tentang pencegahan penyebaran Covid-19, diantaranya dengan mengharuskan warga yang hendak keluar masuk Kabupaten Sumenep memiliki surat keterangan hasil rapid test dari puskesmas atau rumah sakit.

"Edaran tersebut sebenarnya meneruskan Edaran pemerintah pusat dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19," kata Edy Rasiyadi, pada hari Senin (1/6/2020).

Sedangkan untuk pelaksanaan rapid test tersebut katanya, warga diharapkan bisa melakukan secara mandiri dan pemerintah masih akan mengkaji sejumlah usulan masyarakat agar pembiayaan rapid test di tanggung oleh Pemerintah Daerah.

Penulis: Ali Hafidz Syahbana
Editor: Aqwamit Torik
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved