TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Pembakaran bendera PDI Perjuangan dalam aksi massa di depan Gedung DPR pada Rabu (24/6/2020) lalu, dinilai layak dibawa ke ranah hukum.

Pengamat hukum Universitas Airlangga Surabaya, Sujatmoko menilai, ada unsur kesengajaan dalam aksi pembakaran bendera PDI Perjuangan tersebut.

Sujatmoko menyebut, bendera PDI Perjuangan dibawa demonstran dan sudah dipersiapkan. Bukan sudah ada di tempat itu.

• VIRAL Video Bendera PDI Perjuangan Dibakar, Megawati Keluarkan Surat Perintah, Tempuh Jalur Hukum

• Fenomena Bersepeda di Kota Surabaya, Dishub Tambah Lebar Jalur Khusus Sepeda di Sejumlah Jalanan

• Masa Transisi New Normal di Kabupaten Malang Diperpanjang, Sanksi Administratif Masih Berlaku

Daripada menggelar aksi jalanan yang berlarut-larut dalam meyikapi insiden pembakaran bendera tersebut, ia mengatakan, langkah PDIP menempuh jalur hukum sudah tepat.

"Saya rasa sangat pas, PDIP menuntut secara hukum," kata Sujatmoko, Minggu (28/6/2020).

"Karena bendera adalah lambang partai politik. Jadi sama saja melakukan penghinaan terhadap partai politik," sambung dia.

Sebagai partai besar dan sudah malang melintang dalam pergulatan politik, lanjutnya, PDIP diakui secara konstitusional undang-undang.

Sehingga pembakaran bendera sama saja masuk dalam kasus penghinaan terhadap partai politik.

Saat ini menurut Sujatmoko, semua pihak hanya tinggal menunggu hasil penyelidikan pihak kepolisian. Apakah pembakaran bendera tersebut ada pihak yang mendalangi, atau sikap spontan dari demonstran.

• Surat Keterangan Sehat Calon Penumpang Kereta Api Diperpanjang sampai 14 Hari Sebelum Keberangkatan

• Ulama Madura Sepakat Tegas Menolak RUU HIP, Menko Polhukam Mahfud MD Begini Tanggapan Begini

"Sekali lagi, kalau bendera itu di bawa oleh demonstran. Ada kecurigaan punya motif kesengajaan dari demonstran," pungkasnya.