BREAKING NEWS - Ribuan Massa Buruh dan Mahasiswa Kembali Gelar Aksi di Tugu Pahlawan Surabaya

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Tolak Omnibus Law (Getol) Jawa Timur dikabarkan akan kembali menggelar aksi di Kota Surabaya, Kamis (16/7/2020).

Juru bicara Getol Jatim, Habibus Shalihin mengatakan, aksi itu akan diikuti sekitar 2 - 5 ribu massa.

"Semua daerah sudah mulai bergerak ke Surabaya," kata Habib saat dihubungi, Kamis (16/7/2020).

• BREAKING NEWS - Truk Bermuatan Ratusan Ekor Ayam Terlibat Kecelakaan di Jalan Tol Sragen-Ngawi

• Motor Yamaha Vega R Milik Guru SMKN 1 Jrengik Sampang Digondol Maling, Korban Bawa Barang Bukti CCTV

• Daftar Biaya Pembuatan dan Perpanjangan SIM dengan Tes Psikologi, Ini Rincian Masing-Masing Surat

Dalam aksi itu, Getol akan mengaungkan sejumlah tuntutan yang digaungkan oleh Getol.

Tuntutan itu antara lain, menolak tegas seluruh RUU dalam klaster Omnibus Law.

Massa juga mendesak DPR RI menghentikan pembahasannya. 

"Kami menolak semua klaster Omnibus Law yang merugikan rakyat dan menuntut DPR RI menghentikan pembahasannya," ucap Habib. 

Perlu diketahui, ribuan massa itu nantinya akan menuju Tugu Pahlawan. Tempat tersebut dijadikan titik aksi.

Sedangkan dari pantauan di Bundaran Waru, ratusan dan polisi dan marinir berjaga-jaga di sekitar jalan.

Aparat berjaga untuk menyambut massa Getol Jatim yang datang dari luar Kota Surabaya.

Kata Habib, tempat tersebut merupakan titik bertemu massa.

Dari situ lah, nantinya massa akan bergerak menuju KBS dan berakhir di Tugu Pahlawan.

• Residivis Kasus Pencurian Motor di Surabaya Kembali Beraksi, Curi Motor Korban Lalu Jual ke Madura

• Pasangan Bukan Suami Istri Diciduk Petugas Kelurahan, Sering Berduaan di Rumah dan Resahkan Warga

Ini bukan kali pertama massa menggelar aksi penolakan  RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Sebelumnya, Getol Jatim juga melakukan unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, Senin (13/7/2020).

Dalam unjuk rasa itu, mereka dengan tegas menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang dinilai hanya mementingkan kepentingan kalangan elit.

Sementara itu, RUU Omnibus Law dinilai sama sekali tidak mengakomodasi kesejahteraan para buruh.