Anggota Komisi V DPR RI Syafiuddin Asmoro Serahkan Buku Tabungan Program BSPS untuk 1.320 Rumah

TRIBUNMADURA.COM, BANGKALAN - Anggota Komisi V DPR RI H Syafiuddin Asmoro hadir langsung di Pendapa Agung Bangkalan, Selasa (28/7/2020) dalam Serah Terima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada 1.320 masyarakat Bangkalan berpenghasilan rendah serta tidak memiliki rumah layak huni.

Ia menegaskan, kendati tidak memiliki hak eksklusi namun pihaknya tetap memiliki hak budgeting dan kontrol terhadap eksekutif.

"Ketika tidak sesuai RAB (Rencana Anggaran Belanja, kami bisa mencoret saat Kepala Balai dan Menteri PUPR mengajukan rencana anggaran kepada kami," tegas politis PKB itu.

• Kebiasaan Iriana Jokowi Setiap Pagi Hari di Istana Dikuak Kaesang Pangarep, Pamerkan Koleksi Burung

• Ramalan Zodiak Cinta Rabu 29 Juli 2020, Gemini Tegang, Aries Persiapkan Dirimu Bertemu Jodoh Impian

• Dua Penjual Masker di Pinggir Jalan Tewas Diseruduk Mobil di Jember, Pengakuan Sopir Berubah-ubah

Karena itu, lanjutnya, pengawasan dilakukan agar alokasi anggaran ini tepat sasaran dan kwalitas dari BSPS ini betul betul sesuai dengan RAB yang ada.

"Pada satu sisi, kami menargetkan bantuan sejumlah 5.000 unit BSPS Kabupaten Bangkalan pada tahun 2021," pungkasnya.

Kepala Balai Pelaksa Penyedia Perumahan Jawa IV Suparman mengucapkan terima kasih atas dorongan Komisi V DPR RI dan Bupati Bangkalan RK Abd Latif Amin Imron dalam pelaksanaan program ini.

Ia memaparkan, verifikasi terhadap 1.320 penerima bantuan yang diajukan menghasilkan 997 unit yang telah sesuai by name by address.

• PT KAI Daop 7 Madiun Buka Layanan Rapid Test Murah Hanya Rp 85 Ribu Khusus Penumpang Jarak Jauh

• Jelang Hari Raya Idul Adha, Terminal Purabaya Catat Angka Pemudik Turun hingga 46 Persen

• Propram Polres Pamekasan Gelar Gaktibplin, Periksa Sikap Tampang Anggota dan Kelengkapan Surat-Surat

"Sedangkan yang siap menerima bantuan sebanyak 504 unit. Sisanya masih dalam proses pergantian by name by adress dan penyusunan proposal. Insyaallah kepada 1.320 penerima tetap terealisasi di tahun 2020," paparnya.

Suparman menjelaskan, pihaknya juga menekankan agar BPK dan para stakeholder turut mengawal proses pelaksanaan program tersebut.

Sehingga, lanjutnya, tidak sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Sehingga tidak merugikan masyarakat penerima.

"Bagi petugas BPK di lapangan, silahkan awasi sasarannya, kwalitas, dan kwantitas barang. Tidak boleh terjadi double anggaran. Karena ini juga diawasi langsung KPK," pungkas Suparman.