Audiensi Massa Pekerja Hiburan dengan Pemkot Surabaya Berjalan Alot, ini yang Jadi Pertimbangan

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Suasana audiensi pekerja hiburan di Surabaya itu berjalan alot.

Hal tersebut karena massa pekerja hiburan yang berharap bisa langsung bekerja.

Sedangkan Pemkot Surabaya yang mempertimbangkan faktor resiko di tengah pandemi Covid-19.

Audiensi antara perwakilan massa aksi yang menolak Perwali 33 tahun 2020 bersama Pemkot Surabaya berjalan alot.

Sebab, dalam rapat yang digelar di Dapur Umum Balai Kota itu belum membuahkan kesepakatan. 

• Sempat Dikira Daging Kurban, Bidan Desa Malah Temukan Sosok Bayi Tak Berbentuk, ini Kronologinya

• Risma Klaim Surabaya Zona Hijau, Tren Penularan Covid-19 Turun, Angka Kesembuhan Pasien Meningkat

• Update Harga HP Samsung Agustus 2020, Dilengkapi Bocoran Spesifikasi Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Massa dari pekerja hiburan meminta tempat mereka bekerja langsung dibuka pasca aksi damai ini lantaran banyak dari mereka yang terimbas. 

Sementara dari Pemkot tetap mempertimbangkan faktor resiko jika tempat semacam itu dibuka sebelum ada kajian mendalam. 

"RHU kok ditutup, sementara hotel kok tetap buka," kata Noerdin, perwakilan massa saat audiensi dan rapat dengar aspirasi itu. 

Mereka menuntut agar ketentuan Perwali 33 yang mengatur tentang RHU direvisi atau dicabut.

Sebab menurut mereka hingga saat ini belum ada klaster penularan di tempat hiburan malam. 

Keluhan para pekerja hiburan yang terdampak memang disampaikan dalam rapat tersebut.

Termasuk lantaran berapa bulan penghasilan mereka terpukul lantaran penutupan tempat kerja mereka. 

Sebenarnya, massa ingin menemui Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini secara langsung agar mencabut Perwali 33 itu.

Namun Risma tak dapat menemui lantaran disebut ada acara mendesak. 

Sementara itu, Kepala BPB Linmas Surabaya Irvan Widyanto mengatakan, aspirasi mereka akan ditampung untuk nantinya disampaikan langsung kepada Wali Kota Risma.