Breaking News:

Berita Sumenep

Bawaslu Sumenep Temukan Pelanggaran Tatacara Pencoklitan Jelang Pilkada 2020

Diduga terdapat pelanggaran tatacara pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih untuk pemilihan bupati dan wakil bupati pada 9 Desember 2020.

TRIBUNMADURA.COM/ALI HAFIDZ SYAHBANA
Ketua Bawaslu Sumenep, Anwar Noris 

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumenep, Madura mencatat seluruh kecamatan di kota Keris diduga terdapat pelanggaran tatacara pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih untuk pemilihan bupati dan wakil bupati pada 9 Desember 2020.

"Seluruh kecamatan ternyata ada pelanggaran, bahkan mungkin di seluruh desa," kata Ketua Bawaslu Sumenep, Anwar Noris pada hari Senin (3/8/2020).

Hal ini diketahui kata Anwar Noris, sejak beberapa waktu lalu pihaknya melakukan pengawasan secara penuh kegiatan Coklit yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

Ditanya jenis pelanggaran seperti apa yang ditemukan, pihaknya mengaku yakni pencoklitan banyak tidak diikuti para petugas di lapangan.

Sempat Dikira Daging Kurban, Bidan Desa Malah Temukan Sosok Bayi Tak Berbentuk, ini Kronologinya

Update Harga HP Samsung Agustus 2020, Dilengkapi Bocoran Spesifikasi Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Ia mencontohkan, misalnya AA-KWK yang biasnya ditempel di rumah calon pemilih itu tidak sesuai. Ada yang ditempel, namun tanpa nama calon pemilih dan lain sebagainya.

"Apakah PPDP-nya tidak paham  terhadap materi Bimtek yang diberikan oleh KPU atau bagaimana saya tidak paham, karena ternyata di lapangan kami temukan benerapa PPDP yang tidak melakukan pencoklitan sendiri. Tapi di 'jokokan," katanya.

Padahal katanya, form AKWK merupakan bagian yang harus dirahasiakan. Sehingga ketika dalam proses pencoklitan itu diserahkan pada orang lain atau bulan PPDP maka itu sudah tidak sah dan itu disebut telah membocorkan rahasia Negara.

"Kami belum berbicara, apakah mereka memenuhi protokol Covid-19 seperti memakai masker dan sebagainya. Karena itu uga diwajibkan di PKPU mereka," tegasnya.

Menanggapi hal ini, Komisioner KPU Sumenep, Syaifurrahman mengatakan jika ditemukan pelanggaran oleh Bawaslu terkait banyaknya temuan pelanggaran pencoklitan oleh PPDP diminta untuk segera ditindak lanjuti.

"Kalau ada koreksi dari kawan - kawan Bawaslu, saya minta untuk ditindak lanjuti," kata Syaifurrahman.

Terkait penyebab dari pelanggaran tatacara pencoklitan itu diakui memang pekerjaan PPDP dalam melaksanakan tugasnya tidak mulus.

Syaifurrhman mengatakan, hal itu terjadi karena sebagian Masyarakat yang sama sekali tidak mau rumahnya diberikan tempel stiker sebagai tanda telah dilakukan coklit oleh petugas itu tidak mau.

"Alasannya macam - macam, ada yang beralasan rumahnyakarena baru dibangun, rumahnya bagus dn lain sebagainya. Rata - rata perkecamatan ada yang tidak mau di tempel stiker," tuturnya.

Penulis: Ali Hafidz Syahbana
Editor: Aqwamit Torik
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved