51.081 Tenaga Kerja di Jatim Terdampak Covid-19, Gubernur Siapkan Strategi Pemulihan Ekonomi

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Meski sudah memasuki era new normal dan masuk dalam pembiasaan kebiasaan baru di tengah pandemi Covid-19, namun sektor ketenagakerjaan yang terdampak pandemi masih terus bertambah.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Himawan Estu Bagijo mengatakan bahwa hingga saat ini jumlah tenaga kerja Jatim yang terdampak Covid-19 sudah tembus 51.081 orang.

Sebanyak tenaga kerja yang terdampak itu terdiri dari yang terkena PHK maupun dirumahkan. Data tersebut merupakan data update terakhir pada akhir pekan lalu.

• Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Pamekasan Akan Permudah Pengurusan Izin Usaha Tembakau

• BREAKING NEWS - Mayat Pria Ditemukan di Akses Jembatan Suramadu, Kondisi Wajah Berlumuran Darah

• BREAKING NEWS: Kecelakaan Tunggal di Jembatan Ngujang 2 Tulungagung, 3 Bocah Terluka Setelah Balapan

“Masa pendemi Covid-19 sektor ketenagakerjaan yang terdampak mencapai 51.081 orang. Itu mulai yang dirumahkan, kena PHK dan juga yang pekerja migran terdampak,” kata Himawan Estu Bagijo, Senin (10/8/2020).

Detailnya, untuk tenaga kerja yang dirumahkan ada sebanyak 34.108 orang dari 607 perusahaan.

Kemudian untuk tenaga kerja yang terkena PHK ada sebanyak 7.097 orang dari 272 perusahaan.

Selain itu karena pandemi juga ada banyak pekerja migran asal Jawa Timur yang terdampak. Total pekerja migran yang terdampak ada sebanyak 9.876 orang.

Data tersebut terdiri dari pekerja migran yang finish kontrak ada sebanyak 3.424 orang, kemudian yang bermasalah dan di PHK sebanyak 223 orang, yang dideportasi sebanyak 869 orang dan yang gagal berangkat sebanyak 5.360 orang.

“Kita terus update datanya. Namun dalam rangka pemulihan ekonomi dan situasi yang mulai kondusif, sejumlah perusahaan sudah ada yang melaporkan kembali ke kami bahwa ada satu perusahaan yang telah mempekerjakaan 1.237 pekerjanya kembali,” tegas Himawan.

Ditegaskan Himawan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mengawal agar sektor Ketenagakerjaan yang terdampak pandemi bisa diminamilisir dan PHK menjadi jalan terakhir.

• Penyebab Murahnya Harga Beli Tembakau Diungkap Wabup Pamekasan, Masuknya Tembakau Jawa ke Madura

• Pemkab Sampang Resmikan Laboratorium PCR untuk Mengoptimalkan Upaya Penanggulangan Covid-19

• Pilkada Sumenep 2020: Achmad Fauzi - Dewi Khalifah Dapat Dukungan Penuh dari Pemuda Lima Kepulauan

Di sisi lain, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa gelombang PHK yang terjadi selama pandemi Covid-19 tidak terlalu besar menerpa Jawa Timur lantaran kohesifitas dunia usaha yang berseiring dengan pemenuhan hak buruh.

Baik pengusaha maupun pekerja mau duduk bersama dan berdialog mencari solusi baik dan menguntungkan kedua belah pihak.

Hal itu penting agar kondisi keuangan perusahaan dapat dimengerti para pekerja, dan pengusaha dapat mendengar langsung aspirasi yang diinginkan pekerja.

“Tetap kami sampaikan terima kasih kepada para pengusaha yang menjadikan kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai langkah terakhir. Ini berkat jalinan komunikasi yang baik antara pengusaha dan pekerja,” ungkap Khofifah Indar Parawansa.

Khofifah Indar Parawansa optimistis, ekonomi Jatim bisa jauh lebih cepat bangkit saat penerapan adaptasi kebiasaan baru.

Saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan identifikasi secara cermat sektor-sektor mana saja yang terkena dampak paling parah, sektor yang bertahan, dan sektor yang justru bisa mengambil peluang yang ada.

“Kami tengah menyiapkan strategi pemulihan. Bukan hanya usaha kecil, menengah, dan besar saja yang menjadi perhatian, tapi juga mikro bahkan ultra mikro,” imbuhnya.