Breaking News:

Warga Jember Demo di Kantor Gubernur

BREAKING NEWS - Puluhan Warga Jember Gelar Demo di Depan Kantor Gubernur Jatim

Puluhan warga Kabupaten Jember berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jatim. Minta Khofifah Indar Parawansa agar mencopot Bupati Jember, Faida.

TRIBUNMADURA.COM/FEBRIANTO RAMADANI
Demo Gerakan Reformasi Jember di depan Kantor Gubernur Jatim di Jalan Pahlawan, Kota Surabaya, Kamis (27/8/2020).  

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Puluhan warga Kabupaten Jember berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jatim di Jalan Pahlawan, Kota Surabaya, Kamis (27/8/2020). 

Massa yang tergabung dalam Gerakan Reformasi Jember (GRJ) itu meminta Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa agar mencopot Bupati Jember, Faida.

Massa yang berangkat dari Kabupaten Jember sejak pagi hari itu membawa berbagai spanduk.

Karena Uang Tip, Pemandu Lagu di Tulungagung Dihajar Pria ini sampai Babak Belur, Lihat Kondisinya

Proses Pembusukan Tubuh Manusia setelah Dikubur, Darah Keluar dari Lubang Tubuh setelah 3 - 5 Hari

Kasus Covid-19 di Ponorogo Bertambah 22 Orang dalam 5 Hari, Warga Diminta Disiplin Pakai Masker

Spanduk itu lantas dibentangkan di depan petugas keamanan.

Kustiono Musri, Koordinator GRJ mengatakan, masyarakat hanya ingin mengetahui sikap gubernur terkait surat mendagri tertanggal 15 juli lalu yang berbunyi pelanggaran sistem Merit dan tata kelola pemerintah.

"Gubernur dan DPR diminta tegas melaksanakan pengawasan dan pembinaan. Salah satu bentuknya adalah pemberian sanksi," ujarnya dalam sela sela demonstrasi.

Untuk DPR, lanjut Kustiono, sesuai tugas pokok dan fungsinya, diminta segera melakukan hak menyatakan pendapat.

Massa berharap, DPR langsung memecat Bupati Jember Faida, yang dinilai telah melanggar Undang-Undang

Demo massa di depan Kantor Gubernur Jatim di Jalan Pahlawan, Kota Surabaya, Kamis (27/8/2020). 
Demo massa di depan Kantor Gubernur Jatim di Jalan Pahlawan, Kota Surabaya, Kamis (27/8/2020).  (TRIBUNMADURA.COM/FEBRIANTO RAMADANI)

Nelayan Trenggalek Dinyatakan Hilang, Terseret Jaring Perahu saat Mencari Ikan di Perairan Selatan

"Contoh paling konkret adalah bupati selalu menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) sejak diperintah, setiap tahunnya, diatas Rp 500 miliar," ungkapnya.

"Harapan kami, Bu Khofifah segera menandatangani sanksi," kata dia.

"Sehingga apa yang kami sampaikan sekian tahun terakhir ada pembenaran," lanjut dia.

"Karena ada kelompok pendukungnya yang menyebut tidak ada bukti pelanggaran," imbuhnya.

Hingga kini, perwakilan massa telah diterima oleh Pemerintah Kantor Gubernur Jawa Timur untuk dilakukan audiensi.

Penulis: Febrianto Ramadani
Editor: Ayu Mufidah Kartika Sari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved