Breaking News:

Berita Pamekasan

Wacana Pemekaran Kabupaten Pamekasan Mendapat Persetujuan dari Akademisi, Tokoh Masyarakat dan DPRD

Pemekaran Kabupaten Pamekasan diwacanakan akan dipecah menjadi dua kabupaten untuk persiapan pembentukan Provinsi Madura.

TRIBUNMADURA.COM/KUSWANTO FERDIAN
Ketua Komisi III DPRD Pamekasan, Ismail (kanan) saat memberikan penjelasan kepada Panitia Nasional Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (PNP3M) ketikan melakukan audiensi di Kantor DPRD Pamekasan, Kamis (27/8/2020) kemarin. 

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Kuswanto Ferdian

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN - Pemekaran Kabupaten Pamekasan yang diwacanakan akan dipecah menjadi dua kabupaten untuk persiapan pembentukan Provinsi Madura semakin banyak mendapat dukungan dari berbagai kalangan.

Hal ini terbukti berdasarkan sejumlah rekomendasi persetujuan yang sudah diberikan oleh akademisi, Ormas, tokoh masyarakat dan DPRD Pamekasan.

Ketua Komisi III DPRD Pamekasan, Ismail mengatakan, beberapa waktu yang lalu, semua Rektor, tokoh masyarakat, dan Ormas se-Pamekasan menyatakan setuju apabila Pamekasan dimekarkan menjadi dua kabupaten.

Beredar Akun Facebook Wali Kota Malang Sutiaji Berjualan Pulsa, Pemkot Malang: Itu Tidak Benar

Bacaan Niat Puasa Asyura 10 Muharram 1442 H, Sabtu 29 Agustus 2020, Mampu Hapuskan Dosa Setahun Lalu

Subsidi Gaji Rp 600 Ribu Belum Cair bagi Pekerja yang Pakai Rekening Bank Swasta, Ini Kata Kemenaker

Adanya rekomendasi persetujuan ini kata dia bisa dimaknai bahwa sudah tidak ada lagi kendala di masyarakat Pamekasan untuk melakukan pemekaran kabupaten.

"Kendala dari masyarakat sudah tidak ada, tinggal proposal ini yang harus dipersiapkan berkasnya agar Pamekasan bisa dimekarkan," kata Ismail kepada TribunMadura.com, Jumat (28/8/2020).

Ismail menyarankan, bila saat ini mengacu pada Undang-Undang yang berisi perihal syarat pemekaran, yang perlu dipersiapkan oleh DPRD Pamekasan dan Panitia Nasional Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (PNP3M) yaitu mengkonkritkan PP 16 no 129 tahun 2020.

Di dalam PP tersebut kata dia berisi tentang aspirasi masyarakat yang ikut mendukung untuk dilakukan pemekaran kabupaten, ada keinginan dari semua stakeholder yang ikut mendukung dilakukan pemekaran kabupaten, ada keinginan pemerintah daerah yang juga ikut mendukung untuk dilakukan pemekaran dan ada pula dukungan dari DPRD serta masyarakat setempat.

"Kita satukan semua keinginan itu, kemudian di konkritkan," sarannya.

Kata Ismail, bila nantinya Bupati, DPRD, tokoh masyarakat, ulama, Kiai dan masyarakat Pamekasan sudah menyatakan setuju untuk melakukan pemekaran kabupaten, maka tugas DPRD Pamekasan tinggal mengirim surat rekomendasi kepada Gubernur Jatim.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved