Aplikasi Rapat Online Zoom, Skype Hingga Twitter Bakal Kena Pajak Mulai 1 Oktober 2020

TRIBUNMADURA.COM - Pemerintah akan memungut pajak dari aplikasi rapat online Zoom hingga Twitter pada Oktober 2020.

Nantinya sekitar belasan perusahaan itu bakal terkena PPn.

Pajak yang dipungut adalah sebesar 10 persen.

12 Perusahaan telah ditunjuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yang memenuhi kriteria sebagai pemungut pajak  pertambahan nilai (PPn) atas barang dan jasa digital yang dijual kepada pelanggan di Indonesia.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan, perusahaan-perusahaan tersebut terdiri dari perusahaan aplikasi rapat online Zoom hingga media sosial Twitter.

• Jadi Trending Topik, Lesty Kejora - Rizky Billar Dinilai Tak Alami Star Syndrom, Dewi Perssik Memuji

• Ibu Gigit Anaknya Hingga Tewas Saat Sang Suami Masih di Luar Negeri, Pengakuan Ibu Dinilai Janggal

• Katalog Promo Alfamart Periode 8 September 2020, Diskon Harga Produk Sabun Mandi hingga Deterjen

"Dengan penunjukan ini maka sejak 1 Oktober 2020 para pelaku usaha tersebut akan mulai memungut PPn atas produk dan layanan digital yang mereka jual kepada konsumen di Indonesia," ujarnya melalui keterangan resmi, Selasa (8/9/2020).

Jumlah PPn yang harus dibayar pelanggan adalah 10 persen dari harga sebelum pajak, dan harus dicantumkan pada kuitansi atau invoice yang diterbitkan penjual sebagai bukti pungut PPn.

Hestu menjelaskan, DJP terus mengidentifikasi dan aktif menjalin komunikasi dengan sejumlah perusahaan lain yang menjual produk digital luar negeri ke Indonesia untuk melakukan sosialisasi dan mengetahui kesiapan mereka.

Dengan itu, diharapkan dalam waktu dekat jumlah pelaku usaha yang ditunjuk sebagai pemungut PPN produk digital akan terus bertambah.

Hestu menambahkan, jumlah total yang ditunjuk Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai pemungut PPn hingga hari ini berjumlah 28 badan usaha.