Breaking News:

Berita Jember

Bupati Jember Faida Dapat Sanksi Tak Gajian selama 6 Bulan dari Gubernur Jatim, Ini Pokok Masalahnya

Bupati Jember Faida dijatuhi sanksi administratif berupa tidak dibayarkannya hak-hak keuangan selama enam bulan.

TRIBUNMADURA.COM/SRI WAHYUNIK
Bupati Jember, Faida 

TRIBUNMADURA.COM, JEMBER - Bupati Jember, Faida dijatuhi sanksi administratif melalui Keputusan Gubernur Nomor 700/1713/060/2020 oleh Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa.

Dalam surat keputusan itu, Khofifah Indar Parawansa menjatuhi tiga sanksi kepada Faida.

Pertama, gubernur memutuskan menjatuhkan sanksi administratif berupa tidak dibayarkannya hak-hak keuangan selama enam bulan kepada Faida.

Tak Kantongi Izin Satgas Covid-19, Sekolah di Kota Kediri Nekat Gelar Pembelajaran Tatap Muka

Pilkada Jember 2020, Faida - Vian Daftar pada Hari Terakhir Pendaftaran Lewat Jalur Perseorangan

BREAKING NEWS - Puluhan Warga Jember Gelar Demo di Depan Kantor Gubernur Jatim

"Kedua, penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam diktum ke satu disebabkan keterlambatan Bupati Jember dalam proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember tahun anggaran 2020," tulis gubernur dalam petikan keputusannya.

Hak-hak keuangan yang diminta tidak dibayarkan itu antara lain, gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan lain, dan honorarium.

Sementara itu, Ketua DPRD Jember, M Itqon Syauqi membenarkan adanya surat keputusan gubernur itu.

"Kami menerima tembusan surat dari gubernur Jatim tentang keputusan penjatuhan sanksi administratif kepada Bupati Jember," ujat Itqon kepada wartawan, Selasa (8/9/2020).

Itqon membeberkan sanksi itu terkait keterlambatan proses pembahasan APBD Jember tahun 2020.

"Dari keputusan ini diketahui, siapa yang bersalah dalam persoalan keterlambatan pembahasan APBD Jember tahun anggaran 2020," tegas Itqon.

Pemerintah pusat mengatur adanya sanksi kepada unsur pemerintah daerah jika ada keterlambatan pembahasan dan pengesahan APBD.

Unsur pemerintah daerah itu adalah eksekustif (bupati/walikota/gubernur) dan legislatif (DPRD).

Sanksi yang diberikan bisa berupa tidak dibayarkannya hak keuangan bagi dua unsur itu.

Namun untuk menjatuhkan sanksi, diperlukan kajian dan pemeriksaan unsur mana yang bersalah sehingga APBD tidak terbahas dan disahkan.

Seperti diketahui, Kabupaten Jember tidak memiliki Perda APBD tahun 2020.

Hingga saat ini, pemakaian keuangan di APBD mengacu kepada payung hukum Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Ayu Mufidah Kartika Sari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved