Breaking News:

Pilkada Sumenep 2020

Inspektorat Sumenep Tegaskan Sanksi bagi ASN yang Berpolitik Praktis di Pilkada Sumenep 2020

Inspektorat Kabupaten Sumenep mengingatkan agar ASN) dan PNS tidak ikut berpolitik praktis jelang Pilkada Sumenep 2020.

Penulis: Ali Hafidz Syahbana | Editor: Elma Gloria Stevani
TRIBUNMADURA.COM/ALI HAFIDZ SYAHBANA
Inspektur Inspektorat Sumenep, Titik Suryati. 

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Jelang Pilkada Sumenep 2020, Inspektorat Kabupaten Sumenep mengingatkan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak ikut berpolitik praktis.

Bahkan, bersikap tegas untuk menjatuhkan sanksi berat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ikut berkampanye atau tidak netral pada Pilkada Sumenep 2020.

Hal ini disampaikan langsung oleh Inspektur Inspektorat Sumenep, Titik Suryati dengan dasar sanksi bagi ASN yang tidak netral pada Pilkada atau Pemilu sudah ada dalam UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 10 Tahun 2016 dan SE KASN No. B-2900/KASN/11/2017.

Petani Sampang Keluhkan Anjloknya Harga Tembakau hingga 50 Persen di Musim Panen

2 Pria Sumenep Ditangkap Polisi Seusai Transaksi Sabu di Kecamatan Lenteng, Jadi Pengedar & Pemakai

"Larangan itu misalnya memasang spanduk sebagai promosi calon atau kandidat, atau mendeklarasikan diri sebagai calon kepala daerah," kata Titik Suryati, Rabu (9/9/2020).

Bahkan katanya, bagi ASN atau PNS di lingkungan Pemkab Sumenep yang mengunggah gambar paslon, memberikan like atau mengomentari atau sejenisnya, dan atau menyebar luaskan gambar maupun pesan visi-misi calon.

"Baik di media sosial maupun melalui media daring lainnya, itu jelas sebuah larangan. Jika terjadi dan terbukti melakukan adalah bentuk pelanggaran dan ASN itu akan dijatuhi sanksi," tegasnya.

Sanksi itu katanya juga merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 tahun 2004, dan PP Nomor 53 Tahun 2010, dan surat MENPAN RB Nomor. B/71/M,SM,00.00/2017 tentang netralitas sebagai ASN.

"Menjadi pembicara juga dilarang pada pertemuan parpol, berfoto bareng bakal calon, mendekati parpol untuk mengusung pribadinya atau orang lain untuk dijadikan bakal calon," katanya.

Selain itu lanjutnya, ASN atau PNS juga dilarang menghadiri deklarasi pasangan calon.

"Baik itu dengan atribut atau tanpa atribut partai politik," katanya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved