Breaking News:

Berita Jember

Sanksi Tak Dapat Gaji dan Tunjangan untuk Bupati Jember Faida, Gubernur Jatim: Regulasinya Begitu

Sanksi administratif kepada Bupati Jember dituangkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 700/1713/060/2020 yang diterbitkan pada 2 September 2020.

TRIBUNMADURA.COM/FATIMATUZ ZAHROH
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. 

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa membenarkan jika dirinya mengeluarkan keputusan penjatuhan sanksi administratif kepada Bupati Jember, Faida.

Sanksi administratif kepada Bupati Jember dituangkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 700/1713/060/2020 yang diterbitkan pada 2 September 2020.

Sesuai Kepgub tersebut, Khofifah Indar Parawansa resmi memutuskan menjatuhkan sanksi administratif pada Faida.

Bupati Jember Faida Dapat Sanksi Tak Gajian selama 6 Bulan dari Gubernur Jatim, Ini Pokok Masalahnya

Tak Kantongi Izin Satgas Covid-19, Sekolah di Kota Kediri Nekat Gelar Pembelajaran Tatap Muka

Anggota Satpol PP di Jember Meninggal Diduga Karena Covid-19, Dimakamkan sesuai SOP Pasien Corona

Sanksi administratif itu tepatnya berupa tidak dibayarkannya hak-hak keuangan selama enam bulan kepada Faida.

"Benar. Iya (saya menjatuhkan sanksi itu) karena memang regulasinya begitu," kata Khofifah Indar Parawansa, Selasa (8/9/2020).

"Aturan itu berlaku untuk seluruh bupati walikota se Indonesia kalau ada keterlambatan penyampaian KUAPPAS," sambung dia.

Lebih lanjut dalam Kepgub tersebut juga dituliskan Khofifah memberikan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam diktum ke satu disebabkan keterlambatan Bupati Jember dalam proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember tahun anggaran 2020.

Pada poin ketiga dalam Kepgub itu dijelaskan bahwa hak-hak keuangan yang diminta tidak dibayarkan itu antara lain gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan lain dan juga honorarium.

Bupati Jember Faida minta majelis mediasi mengakomodasi keinginan pemkab dan warga Jember yang menolak tambang emas di Blok Silo Jember.
Bupati Jember Faida minta majelis mediasi mengakomodasi keinginan pemkab dan warga Jember yang menolak tambang emas di Blok Silo Jember. (SURYA.CO.ID/SRI WAHYUNIK)

Pemerintah Pusat mengatur adanya sanksi kepada unsur pemerintah daerah jika ada keterlambatan pembahasan dan pengesahan APBD.

Unsur pemerintah daerah itu adalah eksekutif (bupati/walikota/gubernur) dan legislatif (DPRD).

Sanksi yang diberikan bisa berupa tidak dibayarkannya hak keuangan bagi dua unsur itu.

Namun untuk menjatuhkan sanksi, diperlukan kajian dan pemeriksaan unsur mana yang bersalah sehingga APBD tidak terbahas dan disahkan.

Seperti diketahui, Kabupaten Jember tidak memiliki Perda APBD tahun 2020.

Hingga saat ini, pemakaian keuangan di APBD mengacu kepada payung hukum Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Sebelumnya diberitakan, pembahasan APBD Jember tertunda karena rekomendasi Mendagri terkait struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) Jember belum ditindaklanjuti Bupati Jember Faida.

Penulis: Fatimatuz Zahroh
Editor: Ayu Mufidah Kartika Sari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved