Breaking News:

Berita Entertainment

Singgung UU Cipta Kerja, Hotman Paris Sebut Buruh Diuntungkan: Majikan akan Buru-buru Bayar Pesangon

Pengacara kondang Hotman Paris angkat bicara terkait polemik disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja yang memicu kontroversi.

Editor: Elma Gloria Stevani
Instagram/@hotmanparisofficial
Pengacara kondang Hotman Paris menyoroti perihal pesangon di dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja. 

TRIBUNMADURA.COM - Pengacara kondang Hotman Paris angkat bicara terkait polemik disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja yang memicu kontroversi.

Seusai memahami isi UU Cipta Kerja, Hotman mengatakan, buruh dan pekerja justru sangat diuntungkan lewat undang-undang tersebut.

Bahkan Hotman mengatakan, para bos dan majikan bakal tertib membayarkan pesangon kepada pegawai mereka.

Baca juga: Profil dan Biodata Irjen Pol Napoleon Bonaparte, Terlibat Kasus Djoko Tjandra, Kini Ditahan di Rutan

Baca juga: Viral Pengantin Pria Pergi ke Warung dan Istri Rebahan di Kursi Pelaminan, Simak Cerita Lengkapnya!

Baca juga: Cara Daftar Bantuan BLT UMKM Rp 2,4 Juta Online, Syarat dan Link Pendaftaran Bantuan UMKM Rp2,4 Juta

tribunnews
Pengacara kondang Hotman Paris menyoroti perihal pesangon di dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja. (Instagram/@hotmanparisofficial)

Baca juga: Lama Menghilang, Yadi Sembako Muncul dengan Badan Kurus yang Bikin Pangling, 5 Tahun Diet Air Putih

Baca juga: Katalog Promo Giant Kamis 15 Oktober 2020, Diskon Harga Ayam Kampung, Cumi-Cumi hingga Bawang Putih

Baca juga: Liga 1 2020 Lanjut November Tetapi Belum Mendapat Izin Kepolisian, Kapten Persebaya: Kami Optimistis

Pernyataan itu ia sampaikan lewat akun Instagram miliknya @hotmanparisofficial, Rabu (14/10/2020).

Pada video itu nampak Hotman yang tak mengenakan baju tengah membaca draf UU Cipta Kerja.

Sambil memperlihatkan tumpukkan draf tersebut, Hotman mengatakan bagaimana draf itu memiliki dampak positif yang luar biasa bagi kaum pekerja dan buruh.

"Berita bagus untuk pekerja, berita bagus untuk para buruh," kata pengacara berdarah Batak itu.

Hotman menyoroti bagaimana sanksi tak membayar pesangon kini bisa dikategorikan sebagai tindak pidana.

"Di sini ada pasal yang menyebutkan apabila majikan tidak membayar uang pesangon sesuai ketentuan undang-undang ini, akan dianggap melakukan tindak pidana kejahatan," ungkap pria yang akrab dengan kemewahan itu.

Hotman mengatakan, hukuman bagi para pengusaha yang tak membayar pesangon adalah penjara hingga maksimal empat tahun.

Melihat perubahan besar tersebut, Hotman meyakini UU Cipta Kerja akan menolong para buruh dan pekerja memeroleh hak mereka mendapat pesangon.

Halaman
123
Sumber: TribunWow.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved