BREAKING NEWS Anggap DPR RI Tidak Mewakili Suara Rakyat, IMM Malang Raya Tolak Omnibus Law di Batu

IMM Malang Raya menuntut Presiden RI Joko Widodo untuk membuat Perpu pembatalan UU Cipta Kerja.

Sekaligus meminta aparat pengamanan untuk tidak represip terhadap penyampaian pendapat di muka umum dan tidak melakukan penangkapan secara sewenang-wenang.

Sehari sebelumnya, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengunjungi UIN Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang, Kamis (22/10/2020). Ida menjelaskan terkait posisi Omnibus Law.

"Kita punya tantangan ketenagakerjaan. Sehingga UU Cipta Kerja itu dijadikan pintu masuk untuk membangun ketenagakerjaan di Indonesia. Kita punya tantangan yang tidak kecil, besar sekali," jelas Ida.

Ia menyebutkan, 85 persen tenagakerja di Indonesia, pendidikannya SMA ke bawah. Sebanyak 56 persen pendidikan SMP ke bawah. Bahkan rata-rata tidak lulus SMP.

Sementara jumlah pengangguran Indonesia sebanyak 6,9 persen. Bukan hanya karena pandemi, tapi juga tidak adanya jaringan kerja.

Persoalan lainnya adalah adanya otomasi dalam industri 4.0 itu.

Dampaknya menggeser tenaga kerja yang tidak memiliki kompetensi menggunakan teknologi.

Menurut Ida, ini problem yang sangat serius karena menyangkut SDM. Padahal, pada tahun 2030-2035, Indonesia diprediksi mendapatkan bonus demografi.

Dalam kondisi pandemi saat ini, jumlah pengangguran Indonesia bertambah sampai 3,5 juta.Sedang Angkatan kerja baru berkisar  2-3 juta.

Menurutnya, pekerjaan menjadi berat ketika bagaimana menciptakan lapangan kerja, sekaligus juga membangun kompetensinya.

Sebab nanti lapangan kerja itu sangat kompetitif.

"Maka pekerjaan kita adalah bagaimana kesempatan kerja itu kita dapatkan, dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar kerja," jelasnya.