Berita Bangkalan

Polisi Gelar Razia di Pintu Masuk Jembatan Suramadu sisi Madura, Cegah Pengerahan Massa ke Grahadi

Razia di pintu masuk Jembatan Suramadu itu dilakukan guna mengantisipasi pengerahan massa tujuan Gedung Grahadi Surabaya.

TRIBUNMADURA.COM/AHMAD FAISOL
Personel gabungan TNI/Polri menggelar razia di pintu masuk Jembatan Suramadu sisi Madura sebagai mengantisipasi pengerahan massa tujuan Gedung Grahadi Surabaya, Selasa (27/10/2020) 

TRIBUNMADURA.COM, BANGKALAN - Personel gabungan TNI/Polri menggelar razia di pintu masuk Jembatan Suramadu sisi Madura, Selasa (27/10/2020).

Razia di pintu masuk Jembatan Suramadu itu dilakukan guna mengantisipasi pengerahan massa tujuan Gedung Grahadi Surabaya.

Penyekatan dipimpin Wakapolres Bangkalan Kompol Deky Hermansyah mulai pukul 09.00 WIB hingga 14.00 WIB. Dengan sasaran bahan peledak (handak) dan senjata tajam (sajam).

Baca juga: BREAKING NEWS - Warga Desa Ngrupit Ponorogo Gelar Demo ke Balai Desa Tolak Pembangunan Tower

Baca juga: Imbauan Wali Kota Risma untuk Warga Surabaya Hadapi Libur Panjang: Bareng Keluarga di Rumah Saja

Baca juga: HOAX Pesan WhatsApp Info Biaya Denda Tilang Operasi Zebra Semeru 2020 Berdasar Jenis Pelanggaran

Setiap kendaraan roda empat sarat penumpang dihentikan, dilakukan pemeriksaan, dan ditanyakan tujuan.

Kasubbag Humas Polres Bangkalan, Iptu Arif DJ mengungkapkan, selama berlangsungnya penyekatan pihaknya tidak menemukan handak maupun sajam.

"Kami juga tidak mendapatkan pengerahan massa dari wilayah Madura yang akan bergabung dalam aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law di Gedung Grahadi Surabaya," ungkap Arif. (edo/ahmad faisol)

Sementara itu, ribuan buruh yang berasal dari berbagai serikat di Jawa Timur telah tiba di Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan Kota Surabaya, Selasa (27/10/2020).

Massa aksi sendiri berasal dari Surabaya, Jombang, Gresik, Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto dan berbagai kawasan industri. 

Belasan kendaraan truk dan ribuan kendaraan motor yang dibawa oleh para peserta demo juga ikut memenuhi badan jalan.

Baca juga: Disdik Pamekasan Usul Guru Dapat Bantuan Dana Diklat Sertifikasi, Tahun 2021 Kemungkinan Terealisasi

Baca juga: Kepala Sekolah di Sumenep Terancam Dapat Sanksi, Ketahuan Pose 2 Jari saat Foto Bareng Calon Bupati

Sebelumnya, mereka mendatangi beberapa titik kumpul. Antara lain, Bunderan Waru, Depan Mall Cito,  dan Taman Pelangi.

Tampak lautan bendera, spanduk, dan seragam berbagai warna meramaikan aksi tersebut, sebagai tanda atau lambang yang mewakili masing masing identitas organisasi mereka.

Tuntutan mereka adalah tolak UU Cipta Kerja, Tolak penurunan kualitas komponen kebutuhan hidup layak (KHL), Tetapkan upah minimum provinsi (UMP) sebesar Rp. 2,5 juta sesuai dengan nilai rata-rata UMK di 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2020.

Naikkan upah minimum kabupaten atau kota (UMK) tahun 2021 di Jawa Timur sebesar Rp 600 ribu dengan memasukkan komponen kebutuhan protokol kesehatan, dan Tetapkan upah minimum kabupaten atau kota (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten atau kota (UMSK) tahun 2021 di Jawa Timur secara bersamaan dengan penetapan UMK.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved