Breaking News:

Demo Buruh di Kantor Gubernur

Massa Aksi Tolak Omnibus Law dan Tuntut Kenaikan UMK Jatim Rp 600 Ribu Blokade Jalan Basuki Rahmat

Ribuan tenaga buruh se-Jawa Timur menggeruduk Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan Nomor 110, Kota Surabaya, Kamis  (19/11/2020) sore.

Penulis: Febrianto Ramadani | Editor: Elma Gloria Stevani
TRIBUNMADURA.COM/FEBRIANTO RAMADANI
Peserta unjuk rasa menyalakan flare sambil memainkan lagu kebebasan perjuangan Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan Nomor 110, Kota Surabaya, Kamis (19/11/2020). 

TRIBUNMADURA.COM - Ribuan tenaga buruh se-Jawa Timur menggeruduk Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan Nomor 110, Kota Surabaya, Kamis  (19/11/2020) sore.

Para peserta demonstran terlebih dulu mendatangi titik kumpul di Bundaran Waru, dan Kebun Binatang Surabaya.

Mereka yang dari berbagai serikat pekerja itu menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK) tahun 2021 mendatang, naik sebanyak Rp 600 ribu.

Baca juga: Soal Gerbong Kereta Api Jalan Sendiri di Malang, Pemerhati Perkeretaapian: Bisa Disebabkan Elevasi

Baca juga: Dalang Penyebar Video Syur Mirip Gisel Dibahas Peramal: Ada Teman Dekat yang Merasa Dikhianati

Baca juga: BREAKING NEWS - Ribuan Buruh Bakal Geruduk Kantor Gubernur, Desak Kenaikan UMK Jatim Rp 600 Ribu

Baca juga: Hotman Paris Menang Lelang, Popcorn Lapis Emas Harga Rp 50 Juta Buatan Chef Arnold: The True Sultan

Selain itu, buruh juga tetap menolak Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Massa aksi juga melantunkan kalimat dzikir dan takbir berungkali di hadapan petugas kepolisian yang melakukan pengamanan. Disusul dengan orasi tentang kritikan pemerintah, peserta aksi damai tersebut menyalakan flare sambil memainkan lagu kebebasan perjuangan.

Ketua DPC LEM Kota Surabaya, Muhaji Santoso, mengatakan, ada beberapa tuntutan yang disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

"Tuntutan kami adalah menolak upah murah. Selain itu, naikkan UMK buruh se jatim sesuai undang undang. Karena ada surat edaran dari menteri yang menekan kepala daerah agar tidak naik," ujarnya.

Keputusan tersebut sangat memberatkan dan semena mena. Menurutnya, disaat buruh terkena pandemi Covid 19, banyak gaji mereka dipangkas demi operasional, serta dirumahkan oleh perusahaan.

"Tiap daerah ada kebijakan masing masing. Ada yang berdasarkan PP 78 atau pertumbuhan inflasi. Namun dalam suatu kedudukan undang undang, peraturan pemerintah lebih tinggi daripada surat edaran," paparnya.

"Buruh masih tetap menolak undang undang tersebut. Pasal pasal yang merugikan adalah tentang pengaturan pesangon dan sistem kontrak secara terus menerus," tuntasnya.

Baca juga: Klarifikasi soal Tukang Obat, Nikita Mirzani Merasa Tak Singgung Habib Rizieq: Hanya Sekadar Nama

Baca juga: Nikita Mirzani Kerap Ceritakan Soal Hubungan Intimnya pada Gofar Hilman: Ah Kamu Tahu Nama-namanya

Baca juga: Madura United Terima Surat dari PSSI, Sarankan Ini Jika Kompetisi Liga 1 2020 Dimulai Februari 2021

Baca juga: Bupati Bangkalan Ra Latif Terima Kunjungan Kerja Danlantamal V Surabaya di Pendapa Agung Bangkalan

Sementara itu, sejumlah buruh melakukan aksi secara terpisah di pusat kota. Para peserta memblokade Jalan Raya Basuki Rahmat. Sehingga pengguna jalan terpaksa beralih ke rute alternati.

Nuruddin Hidayat, Sekertaris FSPMI Kota Surabaya, menuturkan, pihaknya melakukan hal tersebut supaya gubernur mau menemui langsung para tenaga kerja.

"Kami Blokir jalan, menuntut gubernur keluar untuk menemui perwakilan massa aksi," ujarnya saat dihubungi secara terpisah.

Hingga kini buruh masih berorasi di depan Kantor Gubernur Jawa Timur.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved