Fraksi Gerindra Desak Pemkab Sumenep Tingkatkan Pendapatan Retribusi di Masa Pandemi Covid-19

Selanjutnya APBD juga harus dipandang sebagai tolok ukur dari apapun komitmen dan keseriusan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan anggaran yang benar-benar berorietasi pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, khususnya masyarakat tingkat bawah yang selama ini termarginalkan, dan cenderung tidak melihat kehadiran negara yang harus termanifestasi si dalam performa APBD.

"Haruslah mencerminkan kebutuhan dan realita kehidupan masyarakat Sumenep," terangnya.