Breaking News:

Berita Batu

UMK Batu 2021 Naik Rp 25 Ribu, Jumlah Upah Minimum Pekerja Kota Batu Capai Rp 2.819.801

Upah Minimum Kota (UMK) Kota Batu 2021 atau UMK Batu 2021 naik sebesar Rp 25 ribu.

KOMPAS.com/NURWAHIDAH
Ilustrasi gaji 

TRIBUNMADURA.COM, BATU - Upah Minimum Kota (UMK) Kota Batu 2021 dipatok pada angka Rp 2.819.801,59.

Jumlah UMK Batu 2021 itu naik Rp 25 ribu dari angka Rp 2.794.801 dan akan berlaku efektif pada 1 Januari 2021.

Kenaikan itu berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Timur sesuai surat Nomor 188/538/KPTS/013/2020 tentang upah minimum kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2020.

Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Batu menerima dengan legowo keputusan tersebut, meskipun kenaikan itu tidak seperti yang diusulkan.

Begitu juga sebaliknya bagi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batu yang menerima dengan legowo, namun pihaknya terbuka akan mewadahi pengusaha yang mengajukan penangguhan UMK.

"Kami legowo dengan keputusan Gubernur Jatim yang menaikkan UMK di Kota Batu dan Malang Raya," kata Ketua SPSI Kota Batu, Purtomo, Senin (23/11/2020).

"Meski sebelumnya hasil pembahasan dewan pengupahan Kota Batu deadlock dan diserahkan ke Wali Kota dengan keputusan UMK tetap," ujar dia.

Menurutny,a kenaikan UMK Kota Batu 2021 sangat tepat karena Gubernur Jatim telah menetapkan SK bahwa UMP di Jawa Timur naik Rp 100 ribu sebelumnya. Sehingga secara tak langsung UMK kota/kabupaten juga ikut naik.

"Kenaikan UMK Rp 25 ribu sangat tepat karena agenda penetapan UMK tiap tahun selalu naik. Begitu juga harga barang juga ikut naik. Terutama item atau indikator untuk perhitungan KHL yang awalnya hanya ada 24 item jadi 64 item," terangnya.

Dengan kenaikan tersebut, ia berharap pengusaha benar-benar menerapkan ketentuan yang diputuskan. Sembari berharap kondisi perekonomian di Kota Batu tetap tumbuh positif agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja terhadap para buruh.

Wakil Sekretaris Apindo Kota Batu, Nur Asmaidarani mengatakan pihaknya bakal mengikuti keputusan Gubernur Jatim. Meski menurutnya sejatinya keputusan tersebut memberatkan pengusaha.

"SK sudah turun dan kami terima. Meski sebenarnya tidak legowo karena terdapat harga yang harus dibayar lebih banyak lagi oleh pengusaha. Seperti operasional, listrik, perawatan, dan segala macamnya," terangnya.

Dikatakannya, DPP APINDO Jatim juga telah memberikan sikap melalui surat tertulis kepada pengusaha di seluruh daerah. Mereka juga memberikan saran bagi pengusaha yang bakal mengajukan penangguhan kenaikan UMK.

"Menyikapi penetapan UMK yang  ditetapkan Gubernur bagi perusahaan di Kota/Kabupaten yang tidak bisa membayar UMK bisa menyiapkan persiapan penangguhan. Jika terjadi kesulitan, DPP bakal memberikan bantuan," paparnya.

Penangguhan bisa diserahkan hingga Desember 2020. Mereka yang akan mengajukan penangguhan juga akan diaudit oleh akuntan publik untuk mengetahui kemampuan bayar. (Benni Indo)

Penulis: Benni Indo
Editor: Ayu Mufidah Kartika Sari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved