Presiden Jokowi Bubarkan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Ini Kata MH Said Abdullah

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH Said Abdullah mengaku merasa senang karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membubarkan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) melalui Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 112/2020.

Pasalnya, MH Said Abdullah menilai selama ini BPWS memang membangun infrastruktur di Madura, namun dampak ekonominya belum benar-benar dirasakan oleh masyarakat meskipun telah bertahun-tahun.

Baca juga: Terjawab Sudah Video Syur Mirip Gisel yang Asli adalah Hasil Curian, Pakar: Pelaku Mencuri di Mana?

Baca juga: Mayat Pria Ditemukan di Rumah Jalan Darma Pamekasan, Dievakuasi Petugas Sesuai Protap Covid-19

Baca juga: BREAKING NEWS - Tolak PHK Sepihak, Buruh PT Unilever Rungkut Industri Surabaya Gelar Aksi Damai

Baca juga: Kondisi Terkini Wali Kota Malang dan Sekda Setelah Dikabarkan Positif Covid-19

"Saya merasa surpries sekarang, karena perjuangan saya 12 tahun minta pemerintah untuk membubarkan BPWS akhirnya tercapai. Dan terbukti BPWS itu membangun infrastruktur dari tahun ke tahun, tapi dampak ekonominya sama sekali tidak dirasakan oleh masyarakat," kata Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Senin (30/11/2020).

Politisi PDI Perjuangan asal Kabupaten Sumenep ini mengatakan, inftastruktur itu katanya bukan satu-satunya yang diharapkan olehmasyarakat Madura, tetapi kata MH Said Abdullah masyarakat Madura itu membutuhkan pemberdayaan ekonomi dan penguatan UMKM.

"Masyarakat Madura itu membutuhkan pemberdayaan ekonomi dan penguatan UMKM, itulah kata kunci untuk memajukan masyarakat Madura," tegasnya.

Oleh karenanya, dengan bubarnya BPWS katanya ia teringat betul pada beberapa waktu bulan lalu saat melakukan rapat bersama. Dan dalam rapat tersebut hadir katanya Menko Polhukam, Mahfud MD, ada Menko Air Langga, Muhajir, ada Menko Luhut Binsar Panjaitan.

"Saat itu tegas saya katakan, bubarkan BPWS dan jadikan Madura sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Kenapa, karena kalau Madura jadi kawasan ekonomi khusus maka ada kesempatan bagi masyarakat Madura untuk bisa menikmati kue yang diluncurkan oleh pemerintah dan masuknya investor," terangnya.

Baca juga: Rekor Penambahan Kasus Covid-19 di Ponorogo, Pemkab Periksa 600 Spesimen Dalam Dua Hari

Baca juga: Dianggarkan Rp 2 Miliar, Gedung Disporabudpar Sampang Bakal Dibangun Mal Pelayanan Publik

Baca juga: Honor Pertama Nagita Slavina Saat Menjadi Artis dan Bintang Iklan Terungkap, Lebih dari Rp 1 Juta?

Baca juga: Tempat Penyimpanan Harta Karun Dimas Ahmad Terkuak, Billy Syahputra Terkejut: Kalau Tahu, Gue Ambil

Kenapa kita butuh investor, MH Said Abdullah mengaku bahwa itulah sesuangguhnya yang diharapkan masyarakat untuk menumbuhkan UMKM.

"UMKM itu tumbuh, dan itu menunjukkan daya beli masyarakat kita tinggi. Itulah kuncinya KEK wajib bagi pemerintah hadir di Madura," katanya.

Apa yang menjadi keuntungan adanya KEK bagi masyarakat Madura, MH Said Abdullah mengaku sangat luar biasa. Alasannya, karena kalau KEK itu infrastruktur disiapkan oleh pemerintah dan kemudian para investor akan berdatangan dan mau tidak mau tenaga kerja lokal akan terangkat.

"Trickle effect down - nya ialah untuk masyarakat sekitar dari setiap pembangunan pabrik tidak semata-mata dapat tenaga kerja, tapi juga ada tumbuhnya kelompok-kelompok usaha formal dan non formal serta informal. Misalnya ada UMKM, UMMI, Pedagang asongan, dan itu semua yang kita harapakan dengan keberadaan KEK," tegasnya.