Pupuk di Pamekasan Diduga Langka, Puluhan Aktivis GMNI Demo di Kantor DPRD, Diwarnai Aksi Dorong

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Kuswanto Ferdian

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN - Puluhan aktivis dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Pamekasan melakukan demonstrasi ke Kantor DPRD Pamekasan, Madura, Senin (21/12/2020).

Massa mempersoalkan kinerja Komisi II dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, tentang keluhan masyarakat perihal kelangkaan pupuk di kabupaten setempat.

Aksi di depan gedung DPRD Pamekasan itu sempat terjadi dorong-dorongan antara massa dengan aparat kepolisian.

Dorong-dorongan itu terjadi lantaran massa aksi ingin memaksa masuk untuk menemui pihak terkait karena tak kunjung ditemui.

Setelah terjadi aksi dorong-dorongan, Anggota Komisi II dalam hal ini Ismail dan Plt Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan beserta jajarannya menemui massa aksi di depan Gedung DPRD Kabupaten Pamekasan.

Ketua Umum GMNI Pamekasan, Mubarak mengatakan, kedatangan organisasinya ke DPRD Pamekasan itu untuk mempertanyakan tanggung jawab anggota DPRD setempat sebagai wakil rakyat.

Saat ini, masyarakat petani, kata dia diresahkan dengan terjadinya kelangkaan pupuk.

"Kedatangan kami hanya menanyakan pengawasan dan evaluasi Komisi II terhadap Dinas Pertanian dalam persoalan pupuk yang terjadi kelangkaan kepada petani," teriak Mubarok di depan Kantor DPRD.

Menurutnya, Komisi II harus turun ke lapangan dan ikut andil dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini meresahkan masyarakat di bawah perihal terjadinya kelangkaan pupuk.

"Segera bentuk tim investigasi secara independen untuk menuntaskan kasus kelangkaan pupuk bersubsidi kepada petani, supaya tidak berkelanjutan," pintanya.

Ia juga berharap, Komisi II segera memanggil semua pihak terkait yang terlibat dalam penanganan pupuk.

Sehingga, penyebab terjadinya kelangkaan pupuk yang dirasakan masyarakat segera terungkap.

"DPRD wajib melakukan pemanggilan untuk dimintai pertanggungjawaban dan memberikan transparansi kepada publik terkait kebijakan pupuk subsidi dan distribusi pupuk yang diterapkan," tegasnya.

Terpisah, anggota komisi II DPRD Pamekasan, Ismail sangat berterima kasih atas kedatangan para massa aksi.

Menurutnya, tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi itu menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi pihaknya ke depan.

Selain itu, ia mengaku pernah melakukan pemanggilan terhadap pihak terkait seperti HKTI, Dinas Pertanian dan Distributor pupuk di Kabupaten Pamekasan.

Namun pada waktu itu, pihak distributor tidak ada yang hadir.

Sehingga pihak pertanian diminta untuk pulang.

"Upaya-upaya Komisi II mengenai pupuk ini sudah dilakukan, dan Dinas Pertanian berjanji akan mendatangkan semua distributor tersebut," katanya.

"Terkait kelangkaan pupuk di beberapa titik di kabupaten ini, kami tangani dengan serius. Oleh karena itu, kami sudah mengirim surat ulang untuk melakukan pertemuan kembali dengan semua pihak terkait," janji Ismail.

Sementara itu, Plt Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pamekasan, Ajib Abdullah berjanji akan mengatasi kelangkaan pupuk.

Kata dia, jika ada distributor yang menjual pupuk melebihi harga yang telah ditentukan, pihaknya akan mengadukan kepada teknologi informasi (TI) agar segera diberikan teguran.

"Harga tertinggi yakni Rp 90 ribu. Maka dari itu, kami selalu melakukan sweeping dan mengimbau terkait harga pupuk. Jadi, kalau adik-adik atau petani membeli pupuk, silakan minta nota. Kalau terjadi harga di atas yang ditentukan, silakan laporkan ke pihak kepolisian," pinta mantan Kadishub Pamekasan itu.

Ia juga meminta agar para peserta aksi bersinergi menuntaskan kasus kelangkaan pupuk di kabupaten ini.

"Mari bersama-sama bahu membahu, insyaallah tidak ada kesulitan apapun yang dihadapi bersama-sama dengan niat yang ikhlas dan dengan kebaikan untuk petani," tutupnya.