Penetapan Bupati Sumenep Terpilih Masih Menunggu BRPK Mahkamah Konstitusi

Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep, belum memutuskan kapan akan menggelar rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon terpilih pada Pilkada Sumenep 2020.

Meski hingga saat ini belum ada permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) ke Mahkamah Konstitusi (MK) dari paslon, namun penetapannya KPU masih menunggu Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dari MK.

Komisioner KPU Sumenep, Rafiqi Tanziel mengatakan terkait penetapan bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Sumenep tidak bisa dilakukan pada akhir tahun 2020 ini.

Baca juga: TNI-Polri dan Satpol PP di Pamekasan Jaga 6 Gereja, Pastikan Ibadah dan Perayaan Natal Berjalan Aman

Baca juga: Cegah Klaster Covid-19, Bupati Pamekasan Serahkan SK CPNS Formasi 2019 Secara Simbolis dan Virtual

Baca juga: Polemik Warisan Lina Jubaedah, Kuasa Hukum Teddy Ngotot Sule Bagi Harta Gono-gini: Nggak akan Miskin

Baca juga: Jaringan Listrik di Madura Padam, Ada Gangguan di Sisi Penghantar 500 KV Wilayah Tandes Perak Ujung

"Masih lama, ini menunggu BRPK dari MK," kata Rafiqi Tanziel saat dihubungi, Kamis (24/12/2020).

Menetapkan kandidat terpilih itu katanya,  harus menyesuaikan dengan prosedur yang berlaku.

Sesuai peraturan KPU (P-KPU) nomor 5/2020, penetapan Pasangan Calon (Paslon) terpilih tanpa perselisihan hasil pemilihan paling lama lima hari setelah MK secara resmi memberitahukan permohonan teregistrasi dalam BRPK ke KPU.

Rafiqi Tanziel memastikan, jika tidak ada perselisihan hasil pemilihan yang terjadi usai rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten pada Pilkada Sumenep ini.

Oleh karena itu, penetapan paslon bupati dan wakil bupati terpilih nantinya tinggal menunggu BRPK dari MK.

Paling lambat katanya, penetapan bupati dan wakil bupati terpilih akan dilaksanakan pada awal 2021 mendatang.

"Insyaallah Januari," katanya.