Relawan, Pengusaha Hingga Akademisi Pamekasan Inisiasi Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Kuswanto Ferdian

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN - Para relawan, TNI, Polri, perwakilan pengusaha, akademisi, organisasi kemasyarakatan, media massa, organisasi profesi keahlian, legislatif, yudikatif, dan organisasi perangkat daerah, serta FRPB Kabupaten Pamekasan, Madura menginisiasi dan melakukan musyawarah untuk pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB). 

Pembentukan FPRB di Kabupaten Pamekasan ini untuk perwujudan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana di kabupaten setempat.

Musyarawah tersebut digelar Pendopo Kecamatan Kota Pamekasan, Sabtu (9/1/2021).

Baca juga: Pesawat Sriwijaya Air Jakarta-Pontianak Hilang Kontak, Kemenhub Koordinasi dengan Basarnas dan KNKT

Baca juga: Pesawat Sriwijaya Air Rute Jakarta-Pontianak Hilang Kontak di Lepas Pantai Jakarta Usai Lepas Landas

Baca juga: Bupati soal Sriwijaya Air Hilang Kontak: Nelayan Lihat Pesawat Jatuh dan Dengar Jeritan Minta Tolong

Baca juga: Data Manifest Pesawat Sriwijaya Air Jakarta-Pontianak SJ-182 yang Hilang Kontak Angkut 59 Penumpang

Relawan Senior Pamekasan, Budi Cahyono mengatakan, FPRB dibentuk murni sebagai perwujudan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana di Pamekasan dalam menunjang IKD setempat. 

"FPRB merupakan mitra BPBD, jadi bukan saingan dari instansi pemerintah tersebut, sehingga fungsi konseptor berjalan seiringan dengan semangat kemitraan," kata Budi Cahyono.

Pria berkumis itu juga menjelaskan, FPRB akan dibentuk berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007, PP No. 21 Tahun 2008, serta secara spesifik diatur dalam Perka BNPB yang dalam proses penyelesaian.

Kata dia, FPRB nantinya memiliki visi untuk memastikan pembangunan daerah berbasis pengurangan risiko bencana. 

Selain itu, untuk memastikan kebijakan yang diambil dapat mengurangi risiko bencana saat ini.

"Supaya tidak menambah risiko bencana baru, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat," ujarnya.

Pria yang akrab disapa Budi itu juga ingin memastikan, hadirnya FPRB memupuk kelembagaan penanggulangan bencana agar dapat bersinergi dengan baik, antara BPBD dengan OPD, antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan lembaga usaha.

Selain itu, untuk memastikan anggaran penanggulangan bencana cukup digunakan dalam penanggulangan bencana sesuai dengan risiko bencana di kabupaten setempat.

Baca juga: Gubernur Jatim Putuskan 11 Daerah Terapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Mulai 11 Januari 2021

Baca juga: BREAKING NEWS - Pesawat Sriwijaya Air Jakarta-Pontianak Dikabarkan Hilang Kontak

Baca juga: 3 Staf DPRD Pamekasan Dinyatakan Reaktif Covid-19 Seusai Rapid Test, Diminta Isolasi Mandiri 15 Hari

Baca juga: Innalillahi, Tokoh BASSRA KH Nuruddin A Rahman Meninggal Dunia di Rumah Sakit Unair Surabaya

"Serta memastikan pemberdayaan masyarakat  dilakukan di daerah dalam membangun ketangguhan terhadap bencana," inginnya.

"Target bersama memastikan 7 objek ketangguhan, seperti rumah atau hunian, sekolah atau madrasah, Puskesmas atau RS, Pasar, Rumah Ibadah, Kantor, dan Prasarana Vital," sambungnya.

Sedangkan Camat Pamekasan yang diwakili Sekretaris Camat, Lutfi mengaku sangat mengapresiasi rencana pembentukan FPRB.

Kata dia, hadirnya FPRB di Pamekasan tentu akan bersinergi dengan pemerintah daerah. 

Menurutnya, dalam penanggulangan bencana dibutuhkan sinergi yang baik saat di lapangan dan hal itu tidaklah mudah diwujudkan.

"Kita bisa bersama antara pemerintah, dunia usaha, media, akademisi dan masyarakat untuk memastikan pembangunan daerah berbasis pengurangan risiko bencana," singkatnya.