Pemprov Tunjuk Sekda Jadi Plh Kepala Daerah Jika Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Belum Dilakukan

"Sesuai ketentuan, pemerintah tidak boleh kosong," kata Jempin.

"Sehingga, sambil menunggu pelantikan, akan ditunjuk sebagai Plh Bupati. Regulasi mensyaratkan roda pemerintahan tetap berjalan," katanya.

Sesuai UU 10 Tahun 2016, penunjukkan Sekda sebagai Plh kepala daerah untuk mengisi posisi setelah masa kerja kepala daerah selesai.

Jabatan itu diisi oleh sekretaris daerah (sekda), kalau masa jabatan kepala daerah kurang dari satu bulan.

Sekalipun demikian, hingga saat ini Pemrov Jatim belum menerima konsultasi dari daerah terkait hal tersebut.

Para calon kepala daerah harus ditetapkan menjadi Kepala daerah terpilih terlebih dahulu sebelum resmi dilantik.

Sedangkan penetapan paslon terpilih dilakukan paling lama lima hari terhitung setelah MK memberitahukan kepada KPU adanya PHPKada telah teregistrasi, Senin (20/1/2021) lalu.

MK memberitahukan dengan adanya e-Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).

"KPU kan belum ada penetapan (calon terpilih). Sehingga, daerah menunggu itu dulu," katanya.

Untuk diketahui, sejumlah tim paslon di Pilkada di Jawa Timur resmi memasukkan gugatan permohonan PHPKada ke MK. Tiga paslon dari tiga daerah berbeda.

Masing-masing untuk Pilkada Kota Surabaya (Machfud Arifin-Mujiaman, Banyuwangi (Yusuf Widyatmoko dan Muhammad Riza Azizy), dan Lamongan (Suhandoyo-Astiti Suwarni). (bob)