Berita Sampang

230 Pengungsi Sampang di Jemundo Terima Sertifikat Tanah, Gubernur Jatim-Bupati Bahas Transisi Jadup

Gubernur Jawa Timur menyerahkan sertifikat tanah program PTSL pada masyarakat Sampang di Jemundo Sidoarjo yang mengungsi akibat konflik sosial.

TRIBUNMADURA.COM/FATIMATUZ ZAHROH
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan sertifikat tanah program PTSL pada masyarakat Sampang di Jemundo Kabupaten Sidoarjo yang mengungsi akibat konflik sosial, Selasa (2/2/2021) sore. 

Reporter: Fatimatuz Zahroh | Editor: Elma Gloria Stevani

TRIBUNMADURA.COM, SIDOARJO - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan sertifikat tanah program PTSL pada masyarakat Sampang di Jemundo Kabupaten Sidoarjo yang mengungsi akibat konflik sosial, Selasa (2/2/2021) sore.

Total ada sebanyak 230 sertifikat bidang tanah yang diberikan sore ini yang merupakan hasil program PTSL di tahun 2020.

Program pengurusan sertifikat sebagai bukti kepemilikan aset ini menjadi rangkaian panjang yang sekaligus jadi pelengkap terpenuhinya hal-hak pengungsi Sampang. Sebelumnya, Gubernur Khofifah telah mengupayakan hingga akhirnya mereka mendapatkan KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah, hingga SIM, dan sekarang ditambah dengan bukti kepemilikan aset. Hal ini menjadi bukti upaya negara hadir di tengah masyarakat yang tengah diterpa dampak konflik sosial.

Baca juga: Lesty Kejora Diajak Nikah Rizky Billar Seusai 3 Kali Jalan: Dia Ngobrol Sama Bapak Punya Niat Serius

Baca juga: Terciduk Curi Rokok dan Uang, Pria Sampang Nyaris Diamuk Massa, Awalnya Mondar-mandir di Depan Toko

Baca juga: Kapolres Sampang Bagikan 15 Ribu Masker pada Pengunjung Pasar Srimangunan, Cegah Penularan Covid-19

Baca juga: Kabupaten Trenggalek Masih Zona Merah Covid-19, Pesta Pernikahan Dilarang, Hanya Boleh Ijab Kabul

Sebagaimana diketahui sebanyak 380 orang warga Sampang mengungsi ke Jemundo sejak konflik sosial Syiah yang pecah di tahun 2011 lalu. Selama ini mereka harus mengungsi di Jemundo Sidoarjo.

"Ini proses panjang, mulai penyiapan KTP, KK, buku nikah hingga sertifikat aset. Kita berharap kehidupan yang rukun meski beragam bisa kita bangun bersama dengan ketenangan dan kerukunan," kata Khofifah usai melakukan penyerahan sertifikat.

Upaya membangun ketenangan di komplek tower pengungsian Jemundo sore itu juga diwujudkan Gubernur Khofifah dengan mengajak warga setempat membaca salawat burdah. Menurutnya kerukunan dan ketenangan butuh terus dibangun.

Lebih lanjut Khofifah menyebutkan bahwa pihaknya saat ini mulai membahas terkait transisi pemberian tunjangan pada warga pengungsi Sampang dengan Bupati Sampang. Salah salah satunya terkait jatah hidup atau jadup.

"Nah selama ini mereka di sini mendapatkan jadup senilai Rp 700 ribu per orang per bulan dari Pemprov. Ini yang nanti perlu kita komunikasikan, proses transisinya kita akan bahas dengan bupati. Supaya tidak kaget, ah waktu di Jemundo ada jadup kenapa sekarang tidak. Nah ini kan harus ada transisi, nggak tau nanti transisinya nanti berapa bulan," kata Khofifah.

Sebab mereka tentu harus menyiapkan segala sesuatu dan belum bisa langsung bekerja saat namti kembali ke Sampang. Sehingga penyiapan yang menyangkut hal teknis harus dikoordonasikan antara pemprov dengan pemkab demi kebaikan masyarakat yang telah lama mengungsi.

"Hal hal teknis itu kita akan koordinasikan, dan berikutnya tahapan untuk dapat kembali di daerah mereka, tentu proses ini masih akan butuh konsolidasi, dan bupati yang nanti akan melakukan. Yang penting bagaimana hal-hak mereka sebagai warga negara sudah terpenuhi semua," kata Khofifah.

Di sisi lain, Bupati Sampang Slamet Junaidi mengatakan bahwa ada sebanyak 380 warga Sampang yang mengungsi di Sidoarjo. Dan saat ini pihaknya masih terus melakukan konsolidasi dan rekonsiliasi untuk bisa menyelesaikan masalab konflik sosial di Sampang.

"Saat kami mencoba menyelesaikan masalah ini, ternyata memang banyak permasalahannya. Tapi sebagian besar saat ini mereka pengungsi ini sudah kembali ke sunny. Sebagian putra putri pengungsi juga kita pondokkan ada yang di Tebuireng dan ada yang di Lirboyo," katanya.

Meski meletusnya konflik sudah sejak tahun 2011 lalu, namun Bupati Sampang mengatakan bahwa kondisi miris masih ditemukan. Seperti jenazah yang ditolak dimakamkan hingga harus dimakamkan di perbukitan. "Kami terus berupaya menyelesaikan," tegasnya.

Baca juga: Asyik Pesta Sabu di Rumah Warga, Dua Pria dan Satu Wanita di Sumenep Dikeler ke Kantor Polisi

Baca juga: Ramalan Zodiak Membaca Cinta Rabu 3 Februari 2021, Aries Jujur, Gemini Coba Pahami Keinginan Kekasih

Baca juga: Ramalan Zodiak Terlengkap Rabu 3 Februari 2021, Libra Jangan Sombong, Aquarius Menuju Kesuksesan

Baca juga: Ramalan Shio Selasa 2 Februari 2021, Shio Kerbau Cinta Lama Muncul Kembali, Shio Ayam Beruntung

Sementara itu, sebagaimana dijelaskan Kepala BPN Sampang Samsul Hadi, bahwa sertifikat yang sore ini dibagikan adalah sertifikat di dua desa di Sampang. Yaitu Desa Karang Gayang dan Desa Bluuran. Dari target 5.000 bidang tanah dalam program PTSL di Sampang, 239 bidang diantaranya adalah milik para pengungsi.

"Yang 9 bidang tanah sertifikatnya sudah diserahkan ibu gubernur saat peringatan Hari HAM. Maka sore ini 230 bidang tanah sertifikatnya kita serahkan semua," pungkas Samsul.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved