Diduga Tak Transparan, Warga Desa Gili Anyar Desak Pembentukan Ulang P2KD, Camat Kamal:Itu Ranah BPD

Reporter: Ahmad Faisol l Editor: Elma Gloria Stevani

TRIBUNMADURA.COM, BANGKALAN - Tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahap pertama di Kabupaten Bangkalan telah memasuki pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) secara bertahap di 120 desa peserta pilkades 2021.

Di tengah semarak pembentukan P2KD, muncul dugaan penetapan P2KD Gili Anyar pada Senin (25/1/2021) yang dihadiri pihak Muspika Kamal dilakukan secara tidak transparan.

"Pembentukan Panitia Desa Gili Anyar dilakukan di rumah pihak incumbent dan mengundang tokoh dari pihak incumbent dari  setiap dusun," ungkap H Syafi, warga Desa Gili Anyar, Selasa (2/2/2021).

Baca juga: Lesty Kejora Diajak Nikah Rizky Billar Seusai 3 Kali Jalan: Dia Ngobrol Sama Bapak Punya Niat Serius

Baca juga: Penampilan Baru Cimoy Montok Dipuji Glowing Sampai Disebut Mirip Lesti Kejora, Ramzi: Cakepan Cimoy

Baca juga: Terciduk Curi Rokok dan Uang, Pria Sampang Nyaris Diamuk Massa, Awalnya Mondar-mandir di Depan Toko

Baca juga: Jelang Imlek 2021: Awal Bulan Penuh Keberuntungan Bagi Pemilik 12 Shio, Cinta dan Keuangan Lancar

Bersama para tokoh desa setempat, ia mengaku telah mendatangi rumah Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Gili Anyar, Selasa (26/1/2021).

"Kami datang untuk mengklarifikasi pembentukan panitia yang tidak tranparan, hanya melibatkan tokoh dan perangkat dari pihak incumbent," jelasnya.

Karena itu, H Syafi mendesak untuk membatalkan kepanitiaan Pilkades Gili Anyar yang sudah dibentuk oleh ketua BPD.

Selain itu, ia juga meminta kantor sekertariat tidak ditaruh di rumah salah satu calon atau di rumah keluarga salah satu calon.

"Kami juga meminta kepada Muspika Kamal untuk bersikap netral dalam pilkades secara serentak di Kabupaten Bangkalan, khususnya di Kecamatan kamal," pungkasnya.

Dikonfirmasi perihal itu, Camat Kamal, Mahrus membantah bahwa pembentukan P2KD Gili Anyar digelar di rumah incumbent. 

"Digelar di balai desa, bukan di rumah. Muspika Kamal, baik kapolsek dan danramil sebatas  memfasilitasi saja," ungkap Mahrus kepada TribunMadura.com.

Ia menegaskan, pihak Muspika Kamal dan kepala desa hanya sebatas menghadiri undangan dan membuka pelaksanaan pemilihan P2KD.

Baca juga: Ramalan Zodiak Terlengkap Rabu 3 Februari 2021, Libra Jangan Sombong, Aquarius Menuju Kesuksesan

Baca juga: Ramalan Zodiak Membaca Cinta Rabu 3 Februari 2021, Aries Jujur, Gemini Coba Pahami Keinginan Kekasih

Baca juga: Kabupaten Trenggalek Masih Zona Merah Covid-19, Pesta Pernikahan Dilarang, Hanya Boleh Ijab Kabul

Baca juga: PMII Komisariat UIM Teken MoU dengan Perpusda, Gagas Gerai Baca Demi Wujudkan Kabupaten Literasi

"Setelah membuka acara, kami keluar untuk mencari tempat duduk lain karena itu sudah ranah BPD," tegasnya.

Mahrus memaparkan, pemilihan unsur anggota P2KD merupakan ranah BPD sesuai Peraturan Bupati.

Keanggotaan P2KD, lanjutnya, terdiri ataa unsur perangkat desa, kelembagaan, dan unsur dari tokoh masyarakat.

"Jika semua unsur sudah terpenuhi, Camat tidak boleh intervensi. Semuanya sesuai dengan acuan BPD," pungkasnya.