KTP Pelanggar Protokol Kesehatan saat Ops Yustisi Tak Disita, Satpol PP Sebut hanya sebagai Jaminan

TRIBUNMADURA.COM, TULUNGAGUNG - Satpol PP Kabupaten Tulungagung tetap akan meminta KTP para pelanggar protokol kesehatan dalam setiap operasi yustisi.

Kartu identitas KTP para pelanggar protokol kesehatan di Kabupaten Tulungagung itu hanya sebagai jaminan.

“Jadi salah kalau kami menyita KTP pelanggar prokes, kami tidak pernah melakukan penyitaan,” terang Kabid Penegakkan Perda dan Perbup Satpol PP Tulungagung, Artista Nindya Putra, Selasa (2/2/2021).

Baca juga: Ratusan KTP Warga Mojokerto Terancam Diblokir Dispendukcapil, Hasil Sitaan Pelanggar Prokes dan PPKM

Baca juga: Sanksi KTP Diblokir Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan di Surabaya Tak Bayar Denda usai Jatuh Tempo

Baca juga: Dua Pria dan Satu Wanita di Sumenep Diringkus Polisi di Sebuah Rumah, Ditangkap saat Pesta Sabu

“Tapi KTP itu sebagai jaminan bahwa si pelanggar akan membayar sanksi denda,” sambung dia.

Pernyataan ini disampaikan Genot, panggilan akrabnya, karena maraknya tudingan Satpol PP menyita KTP pelanggar protokol kesehatan.

Menurutnya, pengertian sita dan jaminan mempunyai makna berbeda.

KTP itu akan langsung dikembalikan, jika pelanggar membayar denda.

“Kalau misalnya pelanggar itu tidak bawa uang, tidak bawa ATM, maka KTP itu jadi jaminan. Istilah sita itu salah,” sambung Genot.

Genot mengingatkan, dasar operasi yustisi adalah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Baca juga: Tragedi Berdarah Ronda Malam Maut, Satu Orang Tewas di RS, Terpidana Bebas usai Dipenjara 6 Bulan

Baca juga: CATAT! Polisi Tak Lagi Nilang Mulai Maret 2021, Simak Jenis Pelanggaran Tilang Elektronik & Dendanya

Jika mengacu pada dua perundang-undangan ini, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berhak melakukan sita KTP.