Reses ke Sumenep, Anggota DPRD Jatim Disambati Warga soal Transparansi Bantuan Bidang Pendidikan

Reporter : Ali Hafidz Syahbana | Editor: Ayu Mufidah KS

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Anggota DPRD Jatim, Mathur Husyairi melaksanakan kunjungan kerja (Reses) I Tahun 2021 dalam rangka menghimpun aspirasi masyarakat di Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, Selasa (2/3/2021).

Mathur Husyairi mengatakan, dalam reses tersebut, banyak warga menyampaikan berbagai macam persoalan. Baik terkait infrastruktur, kesehatan, hingga soal dunia pendidikan di Kabupaten Sumenep.

Dalam pertemuan itu, ada dari salah satu masyarakat bernama Zaini dari Desa Pakandangan Sangra yang mengaku jika di dunia pendidikan ada permainan.

Baca juga: Inilah Bahaya Miras bagi Tubuh Manusia, Kenali Juga 15 Penyakit Akibat Mengonsumsi Minuman Alkohol

Baca juga: Dalam Sepekan, Tim Densus 88 Tangkap Dua Terduga Teroris di Kabupaten Malang, Terbaru di Pakis

Baca juga: Simak Gejala-Gejala Long Covid, Pasien yang Sembuh Masih Rasakan Dampak Jangka Panjang Covid-19

Salah satu yang diungkap pria berpeci hitam ini, terkait persoalan mark up data siswa hingga transparansi bantuan yang dikucurkan oleh pemerintah.

"Anehnya itu sudah diketahui pengawas, penggunaannya pun tidak sesuai harapan. Kami mau memberontak pasti ada konsukuensi yang kami dapatkan, jadinya kami hanya bisa menonton," kata Zaini.

Mathur Husyairi mengaku, dari aspirasi itu akan memperjuangkan setiap aspirasi yang disampaikan warga. Apalagi Komisi E merupakan komisi yang membidangi soal pendidikan.

"Semua aspirasi ini pasti akan kami tampung untuk disampaikan dalam rapat komisi," kata Mathur Husyairi .

Dari itu pihaknya mengajak kepada seluruh pemangku dibidang pendidikan agar melakukan transparansi anggaran.

Baca juga: Puas Habis Aktivitas di Ranjang Bareng Teman Kencan, Pria Tulungagung ini Bawa Kabur Motor Korbannya

Baca juga: Pohon Kersen Setinggi 5 Meter Roboh, Timpa Sepeda Motor yang Sedang Diisi Bensin, Pemilik Selamat

"Ayo mulai detik ini kita ajak semua stakholder untuk membuka (transparan) saja, supaya sesuai dengan aturan yang berlaku. Seyognya pendidikan itu harus terbuka, anggaranpun harus terbuka agar semua wali murid tau, komite juga tau," ajaknya.

Aktivis PMII ini berharap seluruh masyarakat agar saling menjaga dan bertanggungjawab untuk kualitas pendidikan yang lebih baik.

"Bahwa urusan pendidikan ini benar tanggungjawab pemerintah, tapi untuk menjaga kualitas, ini tanggungjawab bersama. Pemangku pendidikan seperti kepala sekolah atau yayasan juga harus jujur soal data siswa, supaya pendidikan kita benar-benar berkualitas," harapnya.