Serah Terima Jabatan Bupati Sumenep, Achmad Fauzi: Kami akan Menjadikan Kabupaten Sumenep Lebih Baik

Reporter: Ali Hafidz Syahbana | Editor: Elma Gloria Stevani

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Serah terima jabatan (Sertijab) Bupati dan Wakil Bupati Sumenep, serta Rapat Paripurna DPRD digelar hari ini, Minggu (7/3/2021).

Sertijab Bupati dan Wakil Bupati Sumenep, Achmad Fauzi-Dewi Khalifah digelar dengan protokol kesehatan Covid-19 di Pendopo Agung Keraton Sumenep.

Paripurna DPRD Sumenep dengan agenda penyampaian sambutan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep ini dihadiri langsung Gubernur Jawa timur, Khofifah Indar Parawansa.

Baca juga: Setiap Desa di Kabupaten Sampang Wajib Alokasikan 8 Persen dari Dana Desa untuk Penanganan Covid-19

Baca juga: Sebanyak 14 Pegawai Kantor Perizinan Kota Blitar Dinyatakan Positif Covid-19 Setelah Disuntik Vaksin

Baca juga: Remaja SMP Sidoarjo yang Tewas di Parit Diduga Korban Begal, Ayah Korban Ungkap Fakta Tak Terduga

Baca juga: Arti Mimpi Berenang di Laut, Pertanda Keluarga Alami Kesusahan hingga Percintaan Berjalan Harmonis

Ketua DPRD Sumenep, Abdul Hamid Ali Munir menyampaikan apresiasi digelarnya sertijab Bupati dan Wakil Bupati dan penyampaian pidato awal masa jabatan.

"Jadi suatu kebanggaan dan motivasi tersendiri bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan di masa yang akan datang," kata Abdul Hamid Ali Munir saat menyampaikan sambutan.

Dalam kesempatan ini pula, politisi partai PKB Sumenep ini menyampaikan akan terus bekerja secara profesional berdasarkan intruksi DPRD yang berasaskan asas-asas kenegaraan pemerintahan yang baik.

"Selanjutnya hubungan antara eksekutif dan legislatif, yang berbasis pada penguatan fungsi koordinasi dan kolapbilorasi, saling mengingatkan dalam harmoni kebaikan," katanya.

Abdul Hamid Ali Munir mengingatkan, Pemerintah kedepan dituntut untuk mengatasi krisis kesehatan akibat pandemi covid-19.

Disisi lain pemerintah di bumi Sumekar ini katanya, ikut memikul tanggung jawab memulihkan tingkat pendapatan masyarakat yang merosot akibat kebijakan pembatasan aktivitas dan mobilitas penduduk.