Breaking News:

Berita Sampang

31 Maret 2021 Batas Akhir Pejabat di Kabupaten Sampang Laporkan Harta Kekayaan ke KPK

Ada sejumlah pejabat yang wajib setor laporan harta kekayaan, di antaranya pejabat golongan II dan III A, termasuk Bupati, Wakil Bupati dan DPRD

Penulis: Hanggara Pratama
Editor: Aqwamit Torik
TRIBUNMADURA.COM/HANGGARA PRATAMA
Kantor BKPSDM Sampang, Jalan KH. Wahid Hasyim Kecamatan/Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur 

Reporter: Hanggara Pratama | Editor: Aqwamit Torik

TRIBUNMADURA.COM, SAMPANG - Pejabat di Kabupaten Sampang wajib menyetorkan laporan harta kekayaannya.

Laporan itu disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ada sejumlah pejabat yang wajib menyetorkan laporan harta kekayaan, di antaranya adalah pejabat golongan II dan III A, termasuk Bupati, Wakil Bupati dan legislatif atau anggota DPRD.

Kepala Bidang (Kabid) Informasi Kepegawaian dan Pengembangan Karir, BKPSDM Sampang Hendro Sugianto mengatakan, untuk jumlah pejabat di Kota Bahari yang wajib melaporkan harta kekayaannya berjumlah 89 orang, termasuk Bupati dan Wakil Bupati. 

Baca juga: Kakek di Sumenep Hina Pelaku Hingga Cekcok, Berujung Penganiayaan Hingga Kakek Tewas di Tanah Kosong

Baca juga: Pernikahan Dini Seleb Cilik dan Influencer Remaja Picu Kemarahan Publik, Ortu Mempelai Jadi Sasaran

Baca juga: Billy Syahputra Bucin Jika Menjalin Hubungan, Mantan Pacar Amanda Manopo Sebut Efek Usai Putus

"Sedangkan untuk legislatif berjumlah 45 orang, jadi tidak semua pejabat wajib lapor, hanya golongan tertentu,” ujarnya kepada TribunMadura.com, Kamis (18/3/2021).

Dijelaskan, kebijakan wajib lapor harta kekayaan itu sudah diatur dalam Peraturan KPK 7/2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Kemudian juga pada Undang-Undang 28/1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

"Maka dari itu pelaporan wajib dilakukan setiap tahunnya oleh setiap pejabat melalui laman e-LHKPN KPK," terangnya.

"Pelaporan sudah dibuka sejak awal januari yang lalu dan berakhir hingga 31 Maret ini, jadi saat ini masih proses pelaporan," imbuh dia.

Hendro Sugianto menambahkan, hingga saat ini untuk jumlah pejabat yang sudah melaporkan harta kekayaannya masih belum diketahui karena belum ada surat pemberitahuan dari KPK.

Namun, sebelumnya pihaknya sudah berkomunikasi dengan sejumlah pejabat yang memiliki tanggugjawab wajib lapor tersebut.

"Saat ini KPK masih melakukan verifikasi dan biasanya pemberitahuan diberikan oleh pihak KPK saat jadwal pelaporan sudah ditutup," pungkasnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved