Breaking News:

Berita Sumenep

PD Sumekar Tak Penuhi Syarat Legal Pengelola PI PT. Kangean Energy Indonesia

Pihaknya menginginkan daerah penghasil migas seperti Kabupaten Sumenep mendapat hak pengelolaan dana PI 10 % dari PT. Kangean Energy Indonesia.

TRIBUNMADURA.COM/ALI HAFIDZ SYAHBANA
Rapat di SKK Migas Jabanusa di Surabaya pada Selasa (6/4/2021). 

Reporter : Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa, Nurwahidi menyampaikan sebagai fasilitator pihaknya menginginkan daerah penghasil migas seperti Kabupaten Sumenep mendapat hak pengelolaan dana PI 10 % dari PT. Kangean Energy Indonesia.

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Pansus Pembahasan Raperda Perumda Sumekar pada 6 April 2021 di Kantor Perwakilan SKK Migas Jabanusa Surabaya.

Rapat itu dihadiri pula oleh perwakilan PT. Petrogas Jatim Sumekar, Perwakilan PT. Petrogas Jatim Utama, Direktur PD Sumekar, Bagian Perekonomian dan Bagian Hukum Setdakab Sumenep.

"Realisasi pengelolaan dana PI PT KEI oleh PT. PJS saat ini sudah masuk dalam tahap ke sembilan penyusunan perjanjian kerjasama antara para pihak," kata Nurwahidi saat dihubungi TribunMadura.com

Perwakilan PT. Petrogas Jatim Utama, Agus Edi Sumanto dan Buyung Afrianto kompak mengaku tidak mengetahui ikhwal penyusunan raperda perumda Sumekar yang kini tengah dibahas pansus.

Bahkan dinyatakan pengelolaan PI dari PT. KEI oleh PT. Petrogas Jatim Sumekar tidak memerlukan dasar hukum perda.

Pernyataan divisi hukum PT. PJU tersebut sontak mengundang reaksi keras dari internal Pansus Pembahasan Raperda Perumda Sumekar.

Wakil Ketua Pansus, Irwan Hayat mengatakan pernyataan divisi hukum PT. PJU telah mendelegitimasi peran pansus.

Bahkan pihaknya lebih jauh mengungkapkan pernyataan divisi hukum PT. PJU itu bertentangan dengan Pasal 7 ayat (5) Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016.

Halaman
12
Penulis: Ali Hafidz Syahbana
Editor: Aqwamit Torik
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved